Tanah adalah kehidupan. Berdasarkan Kitab Kejadian atau pun Al-Quran manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tidak heran ketika manusia pertama diberi nama Adam yang dalam bahasa Ibrani adalah tanah. Tumbuhan yang memenuhi kebutuhan manusia akan pangan juga tumbuh di atas tanah. Air maupun tambang juga tersimpan di dalam tanah pun tidak kalah pentingnya dalam menopang kehidupan. Bangsa Israel pun berjalan dari Mesir hingga Yerusalem serta berperang hanya untuk mencapai Tanah Terjanji. Melihat fakta bahwa tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia, tidak heran dari zaman dahulu kala hingga detik ini, tanah selau menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh khalayak luas, tidak peduli apakah ia adalah orang kaya atau miskin. Oleh karena itu pemerintah pun membuat suatu regulasi dalam bentuk hukum pertanahan untuk mengatur agar tidak lagi terjadi insiden saling berebut tanah di antara masyarakat.

Setiap negara memiliki dasar filsofisnya sendiri atas hukum pertanahan dan tanah itu sendiri. Misal negara-negara yang sangat mengedepankan liberalisme tentu beranggapan bahwa tanah adalah private property, sehingga mereka sebagai pemilik dari tanah tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi tanah tersebut seluas-luasnya. Sementara negara-negara komunis tentu beranggapan bahwa tanah adalah state property, sehingga yang memiliki ruang untuk memanfaatkan tanah tersebut hanyalah negara. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki prespektif yang sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah negara merupakan penguasa fisik (possession, occupation) dari tanah yang berada di wilayah Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), hak menguasai negara atas tanah tersebut  terdiri atas:

a.       Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

b.      Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c.       Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Melalui rumusan UUD 1945 dan UUPA kita dapat melihat lebih jelas bahwa posisi negara bukanlah sebagai pemilik dari bumi, air, dan ruang angkasa, namun hanya sebagai penguasa yang bertugas untuk mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan. Pemilik (ownership) sejati dari bumi, air, dan ruang angkasa itu adalah bangsa Indonesia.

Kewenangan negara untuk mengatur tersebut dituangkan di dalam kebijakan reforma agraria yang saat ini sedang digadang-gadangkan kembali oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Sebenarnya reforma agraria ini telah terjadi jauh sebelum Presiden Jokowi naik ke tampuk kekuasaan, lebih tepatnya sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya pemerintahan Indonesia, pemerintah berusaha untuk melahirkan undang-undang agraria untuk menggantikan undang-undang agraria lama yang merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda. Peristiwa Tanjung Morawa pun mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU Darurat No. 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat, di mana pendudukan lahan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah lalu mengeluarkan juga mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir. Tanah partikelir adalah  tanah yang oleh penguasa kolonial disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten), yakni berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Pada akhirnya 15 tahun sejak merdeka muncul undang-undang agraria nasional (UUPA) yang menjadi landasan reforma agraria di Indonesia. Namun pelaksanaan reforma agraria pada zaman Orde Lama berjalan di tempat karena administrasi tanah yang buruk, korupsi para pejabat pertanahan, dan pertentangan dengan tuan-tuan pemilik tanah, serta peristiwa pada tahun 1965 menyebabkan reforma agraria berhenti total. Pada zaman Orde Baru, UUPA yang merupakan landasan dari reforma agraria dianggap sebagai produk komunis, sehingga pada zaman Orde Baru UUPA ditinggalkan dan digantikan dengan UU Pertambangan, UU Penanaman Modal Asing, dan UU Pokok Kehutanan yang justru bertentangan dengan UUPA. Pengaturan agraria yang sedemikian rupa ini membawa Indonesia kembali pada zaman kolonialisme Belanda, di mana penguasa dapat dengan semena-mena mengambil tanah rakyat tanpa mekanisme ganti rugi untuk “kepentingan umum”.

Era Reformasi pun kembali menghidupkan roh dari reforma agraria yang terkubur selama tiga dekade. Reforma agraria merupakan mandat dari MPR yang tertuang di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa

"Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

            Rumusan Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tujuan dari diadakannya reforma agraria adalah untuk menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan dan lebih makmur. Presiden Jokowi pun menjadikan reforma agraria sebagai salah satu agenda yang menjadi fokus dari pemerintahannya untuk 5 tahun ke depan. Jokowi memiliki rencana untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah kepada petani marjinal. Kepemilikan tanah yang sebelumnya hanya sebesar 0,8 hektar per petani akan ditingkatkan menjadi 2 hektar per petani. Namun kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan, sudah tepatkah kebijakan redistribusi tanah ini kepada petani untuk menimbulkan tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dan membuat reforma agraria tercapai?

            Mengamati perkembangan isu reforma agraria di Indonesia dari sejak awal kemerdekaan hingga detik ini pada dasarnya tidak jauh bergerak dari isu redistribusi tanah kepada rakyat agar rakyat menjadi lebih sejahtera. Tanah yang diberikan pada rakyat tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan lebih mengedepankan pandangan ini secara sadar maupun tidak sadar sebenarnya manusia telah menempatkan dirinya sebagai penguasa dan pemilik dari tanah tersebut seperti yang dituliskan di dalam UDD 1945 (pandangan ini seakan semakin dilegitimasi dengan adanya ayat di dalam Kitab Kejadian bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk menguasai bumi dan seluruh isinya). Pada dasarnya dengan adanya relasi penguasa dan yang dikuasai tentu saja terdapat ketimpangan hubungan di antara keduanya. Manusia memandang bahwa dirinya adalah penguasa atas tanah tersebut, sehingga dapat melakukan segala hal atas tanah sebagai barang yang dikuasainya, sehingga menyebabkan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Berbagai penelitian seperti yang dihasilkan oleh Millenium Ecosystem Assesment dan Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC) pun menguatkan argumen bahwa tindakan manusia adalah penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan. Cara pandang demikian seringkali disebut sebagai cara pandang anthroposentris, di mana manusia melihat dirinya sebagai pusat. Melalui cara pandang pemerintah akan reforma agraria yang begitu sempit, di mana reforma agraria hanya dipandang sebagai redistribusi tanah kepada rakyat dalam hal ini adalah petani, tidak heran bahwa seringkali baik petani maupun pemerintah melupakan aspek relasi yang setara di antara tanah itu dengan manusia.

            Mengapa menjadi penting untuk memperhatikan relasi yang berkeadilan di antara tanah dengan manusia dalam kebijakan reforma agraria agar kebijakan reforma agraria mampu menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan membuat tujuan dari reforma agraria tercapai? Untuk menjawab pertanyaan ini akan lebih baik apabila kita mendalami terlebih dahulu apa makna dari keadilan itu sendiri. Keadilan adalah penghargaan, pengakuan, dan perlakuan yang baik terhadap hidup yang baik. Hidup yang baik tersebut tidak terbatas hanya pada hidup manusia saja, namun juga meliputi hidup dari makhluk yang lain, seperti hewan, tumbuhan, bahkan tanah itu sendiri. Saat ini di Indonesia, keadilan yang menjadi cita-cita bangsa adalah keadilan sosial, sehingga hal tersebut sangat tergambarkan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan reforma agraria. Namun apabila kita telaah lebih jauh pada dasarnya keadilan sosial ini tidak sepenuhnya adil, karena keadilan sosial ini hanya melihat keadilan dari satu sisi yaitu dari sisi keadilan di dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat tentu dibutuhkan sebuah saran dan prasarana yang mendukung untuk mencapai hidup yang baik, inilah yang disebut sebagai pandangan anthroposentris, di mana manusia melupakan keberadaan hidup dari makhluk lain yang juga perlu dijunjung dalam rangka mencapai keadilan yang lebih holistic. Oleh karena itu definisi keadilan eko-sosial lebih cocok untuk digunakan dibandingkan keadilan sosial sebenarnya di dalam konteks reforma agraria.

            Keadilan eko-sosial berhubungan erat dengan keberadaan ekosistem. Dilihat dari etimologi katanya, ekosistem berasal dari bahasa latin oikos yang berarti rumah dan seisinya. Apabila diperhatikan dengan seksama, kata ekonomi pada dasarnya memiliki akar kata yang sama dengan ekosistem. Memang arti sesungguhnya dari ekonomi adalah aturan (nomos) yang mengatur mengenai tukar menukar kehidupan. Ekonomi yang menjadi presepsi khalayak luas saat ini, di mana manusia adalah sosok yang mencari maximize utility sebagai konsumen dan mencari profit sebagai produsen adalah penafsiran sempit dari homoeconomicus. Berdasarkan penjabaran tersebut pada dasarnya tidak dapat menjadi alasan ketika kepentingan ekonomi harus mengorbankan kelangsungan ekosistem karena pada dasarnya ekonomi berjalan beriringan dengan kelangsungan ekosistem itu sendiri. Ketika ekosistem mulai dikorbankan untuk kepentingan “ekonomi”, maka sebenarnya yang sedang berjalan adala egonomy bukan ekonomi, di mana manusia mementingkan ego-nya untuk memburu kenikmatan tanpa memperhatikan sekelilingnya.  Oleh karena itu di dalam keadilan eko-sosial sangat penting untuk memperhatikan hidup manusia dalam relasinya dengan alam dan masyarakat sebagai satu kesatuan dan memperhatikan makna keadilan bagi alam.

            Pada dasarnya di Bumi ini terdapat relasi di antara individu, alam dan masyarakat. Di antara indvidu terdapat keadilan komutatif. Terdapat relasi di antara individu dan masyarakat yang biasa disebut sebagai keadilan sosial. Terdapat relasi di antara masyarakat dan alam, inilah yang disebut sebagai keadilan eko-sosial. Keadilan eko-sosial itu sendiri didefinisikan sebagai jaminan hidup yang baik bagi masyarakat manusia dalam kesaling tergantugan dengan lingkungan hidupnya dan menciptakan sustainable live hood bagi keduanya, di mana terdapat harmoni di antara keduanya. Sustainable live hood dapat diwujudkan dengan membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan.

            Berkaca dari prinsip keadilan eko-sosial tersebut, maka kembali kita akan mengupas reforma agraria ini bukan lagi dengan pisau keadilan sosial, namun keadilan eko-sosial. Pada dasarnya reforma agraria yang selama ini digadang-gadangkan oleh pemerintah hanya menyentuh pada tataran konsep keadilan sosial belaka, di mana pemerintah mengharapkan rakyatnya lebih sejahtera dengan adanya redistribusi tanah kepada petani marjinal. Namun pemerintah tidak memikirkan suatu poin penting, apakah dengan adanya redistribusi tanah tersebut akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan? Berdasarkan kacamata keadilan eko-sosial maka hal ini tentu saja tidak akan terwujud, karena baik petani maupun pemerintah hanya melihat tanah sebagai saran atau prasarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dapat tercapai ketika tidak ada yang dikorbankan dalam mencapai keadilan tersebut, sehingga apabila memang pemerintah ingin mencapai suatu tatanan yang lebih berkeadilan, maka pemerintah juga perlu untuk memperhatikan relasi di antara alam dengan manusia. Tanpa adanya rasa hormat di antara manusia dengan alam, maka redistribusi tanah tersebut kepada rakyat marjinal, tak ubahnya menyerahkan tanah tersebut kepada perusahaan tambang, karena tidak ada kesadaran bahwa terdapat relasi di antara alam dan manusia, sehingga para petani marjinal tersebut akan berpandangan tanah yang dikuasainya sebagai prasarana yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dirinya yang  pada akhirnya juga akan berujung pada kerusakan lingkungan. Berdasarkan konsep keadilan eko-sosial sangat ditekankan pada adanya sustainable live hood, bagaimana generasi yang akan datang masih akan menikmati alam yang sama seperti yang nikmati saat ini. Tanpa memperhatikan adanya sustainable live hood ini, tak ubahnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah usaha redistribusi tanah yang akan sia-sia 10 atau 20 tahun yang akan datang, karena generasi penerus tidak akan mampu memakai tanah tersebut lagi, karena telah mengalami kerusakan yang sedemikian rupanya. Persoalan keadilan bukanlah persoalan satu periode Jokowi berada di tampuk kekuasaan, namun persoalan keadilan adalah persoalan bangsa yang terus akan ada selama bangsa ini masih eksis. Oleh karena itu reforma agraria tidak hanya dapat dipandang sebagai kebijakan yang lebih bersifat praktis, seperti perubahan kebijakan atau reformasi kelembagaan, namun justru reforma agraria ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjalankan revolusi mental dengan mengubah mental bangsa Indonesia yang lebih peduli akan alamnya dan menjalin hubungan yang seimbang di antara keduanya mengingat bahwa bangsa Indonesia dan alamnya memiliki hubungan saling ketergantungan yang sifatnya abadi dan tak terceraikan (Pasal 1 ayat (3) UUPA), sehingga reforma agraria ini pada akhirnya akan mencapai tujuannya untuk menciptakan tatanan yang berkeadilan setelah menunggu selama 70 tahun.

Ditulis untuk Tugas Akhir Extension Course Filsafat Driyarkara

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001.

Binawan, Andang. 2015. Peduli Ibu Bumi.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/08/rencana-jokowi-jk-distribusikan-9-juta-hektar-tanah-ke-petani-bisa-diwujudkan (diakses 14 Juni 2015, pukul 13.40).

http://setkab.go.id/prioritas-untuk-petani-marjinal-pemerintah-segera-bagikan-lahan-seluas-9-juta-hektar/ (diakses 14 Juni 2015, pukul 18.32).

http://historia.id/modern/reforma-agraria (diakses 14 Juni 2014, pukul 12.00).

“Knowledge is and will be produced in order to be sold, it is and will be consumed in order to be valorised in a new production: in both cases, the goal is exchange.”

Jean-Francois Lyotard

Sudah setahun lamanya penulis tidak menuangkan pemikirannya dalam suatu tulisan, karena kesibukan penulis yang tiada henti setahun belakangan ini. Bagaikan sebuah pisau apabila tidak diasah maka akan menjadi tumpul dan berkarat, mungkin kurang lebih begitulah kondisi kemampuan menulis penulis saat ini. Mengutip kata-kata bijak dari Socrates, “beware the bareness of busy life,” memang sungguh merefleksikan keadaan penulis satu tahun belakangan ini, di mana penulis merasa sangat vulnerable dalam tataran idea, dikarenakan penulis meninggalkan kebiasaan menulis dan membaca. Oleh karena itu di dalam tulisan kali ini, penulis akan menulis sesuatu yang ringan-ringan saja, sekedar untuk mengembalikan kemampuan menulis, sekaligus sedikit berefleksi.

Pada dasarnya tulisan ini merupakan refleksi pribadi penulis akan 2 tahun masa kuliahnya sejauh ini di Fakultas Hukum universitas ternama, di mana selama 2 tahun terakhir menuntut ilmu penulis merasa sangat kering akan ilmu, penulis benar-benar merasa berada di dalam fase “kosong”. Penulis sudah belajar mengenai Pasal 1320 KUHPerdata, freiss ermessen, atau rukun-rukun Islam selama 2 semester, lalu apa kelanjutannya? Kosong dan kering yang berkepanjangan. Padahal apabila kita lihat faktanya penulis sudah melewati lebih dari 50 SKS sejauh ini. Kegundahan ini pun membuat penulis bertanya-tanya, apakah ini merupakan kebodohan penulis belaka? Terlebih ketika melihat teman-teman penulis yang tetap bersemangat belajar dan mendapat Indeks Prestasi yang brilian, membuat penulis semakin merasa “bodoh”. Namun kekosongan dan kekeringan ini tidak dapat diabaikan penulis begitu saja, mengingat ketika penulis belajar dengan sangat ambi-nya, pada satu titik penulis akan kembali bertanya-tanya mengenai kekosongan tersebut.

Hasil dari refleksi ini membawa penulis pada suatu pemikiran, bahwa salah satu penyebab dari kekosongan ini adalah kurikulum yang sekarang diterapkan di fakultas di mana penulis berkuliah. Menurut pandangan penulis, mahasiswa dituntut untuk menguasai banyak hal dalam satu waktu, namun penguasaan tersebut pada hakekatnya hanyalah penguasaan atas “kulit” dari ilmu tersebut. Mata kuliah yang dianggap “hampir mirip” pembahasannya dimampatkan menjadi satu mata kuliah. Contoh nyatanya sebelum berlakunya kurikulum baru ini yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mata kuliah hukum acara pidana dipisah dengan mata kuliah pembuktian, namun setelah berlakunya KBK mata kuliah hukum acara pidan digabung dengan mata kuliah pembuktian dalam satu mata kuliah berbobot 4 SKS. Kerugian pertama yang ditimbulkan tentunya mahasiswa hanya mendapatkan “kulit” dari mata kuliah pembuktian itu dan hal tersebut diperparah dengan lamanya durasi kuliah yaitu 3 jam 20 menit. Fakta berbicara bahwa seseorang hanya mampu fokus pada satu pekerjaan sebesar 39,7% selama kurang sama dengan 1 jam, dan dosen mana yang kuat mengajar selama 3 jam 20 menit tanpa jeda, tentu saja akibatnya waktu tidak terpakai secara efektif dan ilmu yang diterima pun menjadi hanya sekedar “kulit” nya, sehingga mahasiswa terbiasa dengan pola pikir yang general, namun tidak mendalam. Sistem belajar “menghafal” yang masih sangat kental diterapkan oleh dosen-dosen juga tidak memperbaiki keadaan yang sudah parah. Sampai detik ini, penulis hanya menemukan sedikit dosen yang mampu benar-benar membuat mahasiswanya berpikir secara utuh. Padahal sistem menghafal adalah aspek kognitif yang sangat mendasar. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang telah melewati berbagai jenjang pendidikan, aspek kognitif yang dikembangkan masih berputar pada hal-hal yang sama seperti 10 tahun yang lalu saat masih berada di bangku SD, di saat mahasiswa di negara-negara lain telah mencapai tahap analytical? Hal ini pun semakin diperparah dengan fakta bahwa mahasiswa dipaksa untuk lulus maksimal 5 tahun, dan berkembangnya tren lulus cepat. Padahal berdasarkan cerita dari dosen-dosen di kelas, pada zaman mereka kuliah, lulus 4 tahun merupakan berkah yang luar biasa. Tidak-kah ada yang menyadari bahwa semakin banyak lulusan bergelar S.H.(yang didorong oleh batas lulus 5 tahun dan tren lulus cepat), maka gaji Anda akan semakin rendah (prinsip sederhana ekonomi mengenai demand dan supply), sehingga penulis dapat mengatakan bahwa KBK hanya akal-akalan untuk mendukung pasar. Para pembuat sistem KBK ini memang menanamkan nalar ekonomi dan nalar industri untuk mengelola pendidikan, dengan mengedepankan kepuasaan pelanggan (yang sering dikatakan oleh dosen-dosen sebagai pengguna lulusan).

Tren yang berkembang saat ini memang mengindikasikan bahwa pengetahuan memang hanya dinilai dari sisi ekonomisnya belaka, seperti yang dikatakan oleh Jean-Francois Lyotard, seorang filsuf post-modernism, pada awal tulisan saya. Pernahkah Anda berpikir untuk apa Anda belajar semua hal ini, selain untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh gaji? Memang penulis tidak akan menyalahkan apabila Anda tidak pernah berpikir mengenai hal ini, karena memang pendidikan Indonesia menciptakan insan-insan yang berpikir secara praktis dan ekonomis, namun tidak pernah melihat ke dalam jiwa dan akalnya. Ketika Anda hanya berpikir pendidikan dari segi ekonomisnya belaka maka perlahan-lahan kemampuan Anda untuk menciptakan piranti intelektual untuk mengembangkan daya-daya abstraksi dan imajinasi (bersumber dari kuliah Karlina Supelli di STF Driyarkara). Padahal menurut Martha Nussbaum hanya kemampuan imajinatif yang sanggup menggerakan kita untuk memandang orang lain sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan pribadi. Sebuah bangsa yang miskin akan daya-daya abstraksi, tidak mungkin memiliki kemampuan imajinasi yang melampaui batas dirinya, apalagi menciptakan imajinasi akan orang lain di sekelilingnya terlebih berimajinasi mengenai bangsanya sendiri. Maka janganlah kecewa apabila Indonesia tetap akan jalan di tempat 20 tahun ke depan, karena jurist-jurist yang dihasilkan minim akan daya abstraksi dan imajinasi, sehingga tidak memiliki kepedulian akan kesengsaraan orang di luar sana.

Melalui tulisan ini penulis mengajak teman-teman penulis sekedar untuk bertanya ke dalam diri masing-masing, apakah teman-teman yang pintar ini rela diperbudak oleh sistem yang justru membodohkan teman-teman? Apakah teman-teman rela hanya sekedar menjadi “faktor produksi”?

Bagaimana dengan refleksi pribadi penulis? Sederhana, penulis hanya rindu akan rasa bahagia ketika mendapat pengetahuan baru, proses berpikir secara utuh, dan berimajinasi; di mana pada momen itu penulis benar-benar merasa lengkap dan terpenuhi. Penulis rindu akan PENDIDIKAN HUMANIS.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua dalam Pancasila yang tidak lagi asing di telinga kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengejawantahan jiwa yang ada di dalam diri manusia yang terlukiskan dalam relasi antara manusia yang satu dengan yang lain. Rasa kemanusiaan yang menyebabkan kita berbeda dari binatang. Rasa kemanusiaan inilah yang membuat kita menghindari sikap melukai atau merendahkan manusia lain. Rasa kemanusiaan adalah alam manusia baik disadari atau pun tidak disadari, sehingga pada dasarnya diskriminasi dalam bentuk apa pun melukai rasa kemanusiaan yang sebenarnya ada di dalam masing-masing pribadi manusia, dan lebih jauh lagi hal tersebut melukai prinsip yang telah hidup di dalam bangsa ini selama berabad-abad. Diskriminasi dapat memiliki berbagai macam bentuk, dapat berupa diskriminasi ras, agama, suku, atau gender (yang akan menjadi fokus pada tulisan saya kali ini). Mungkin kita sering kali menghubung-hubungkan sila kedua dengan diskriminasi ras, suku, atau agama, namun bagaimana dengan gender? Apakah diskriminasi gender relevan dengan sila kedua dalam Pancasila? Menurut pandangan Sukarno saat memberikan kuliah umum mengenai Pancasila di Istana Negara pada 22 Juli 1958, isu laki-laki dan perempuan digali dari sila kedua Pancasila, sehingga dapat disimpulkan bahwa original intent dari pengagas Pancasila memang memasukan isu gender di dalam sila kedua Pancasila. Apabila kita mengingat kembali lambang pada sila kedua Pancasila, kita akan melihat betapa relevannya gender dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua dalam Pancasila digambarkan sebagai mata rantai kotak yang menggambarkan laki-laki dan mata rantai bulat yang menggambarkan perempuan, menyatu menjadi satu kesatuan rantai. Rantai tersebut menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan seyogiyanya memiliki posisi yang sejajar, dan seharusnya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pancasila memang memayungi isu gender dengan sedemikian rupa, namun di lain sisi isu gender merupakan isu yang basi di negara ini. Apabila kita menilik sejarah, memang Indonesia memiliki sistem sosial yang bersifat patriarki, atau dapat dikatakan sebagai dominasi laki-laki. Dalam hal ini perempuan dianggap sebagai warga kelas dua. Sebenarnya sistem sosial patriarki ini tidak hanya eksis di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia, yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lain adalah negara-negara lain telah berhasil mengatasi isu ini, sementara Indonesia masih terjebak dalam ke-partriarki-annya. Sistem patriarki ini terinternalisasi di dalam masyarakat, sehingga berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah hukum. Hukum identik dengan kekuatan dan kekuasaan, kekuatan dan kekuasaan identik dengan laki-laki, sementara perempuan sering disteriotipkan sebagai sosok yang lemah lembut, penurut, dan pasif. Berdasarkan steriotip tersebut maka tidak heran apabila hukum pada umumnya cenderung patriarki, yang menyebabkan perempuan mengalami pendiskriminasian dalam bidang hukum.

            Walaupun Indonesia ‘mendukung’ kesetaraan gender, namun kita tidak dapat menutup mata bahwa hukum Indonesia masih sangat patriarki, salah satunya adalah dalam hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini dibuat dengan dua semangat, yaitu melakukan unifikasi hukum perkawinan karena terjadi dualisme hukum perkawinan selama ini, dan untuk mengejawantahkan ide emansipasi, dikarenakan pada hukum perkawinan yang berlaku sebelum Undang-Undang Perkawinan, terutama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), cenderung merendahkan derajat perempuan. Misal, pada Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa perempuan bersuami tidak cakap hukum, dan diatur juga dalam Pasal 108 dan 110 KUHPerdata bahwa karena ketidak cakapannya tersebut, istri harus didampingi suami dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan remedy bagi isu emansipasi perempuan. Terlihat dari rumusan Pasal 31 ayat (1) bahwa, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Ditegaskan kembali pada Pasal 31 ayat (2) bahwa, “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” Secara kasat mata kita dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan ini telah menjawab isu emansipasi perempuan, dengan mengatakan secara jelas bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Namun apabila kita lihat lebih lanjut terjadi perbedaan konsep antara Pasal 31 ayat (1) dan (2) dengan Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Pengaturan dalam Pasal 31 ayat (3) pun kembali ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) bahwa suami wajib memberi nafkah pada istri dan istri wajib mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya tersebut, pihak yang melalaikan kewajibannya tersebut dapat dituntut berdasarkan pengaturan Pasal 34 ayat (3).

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengaturan dalam Pasal 31 ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) adalah hal yang biasa mengingat kita hidup di dalam budaya patriarki. Role laki-laki sebagai kepala keluarga dianggap sebagai suatu role yang memang telah mengikat pada diri laki-laki, begitu juga dengan role perempuan sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki yang dianggap sebagai sosok yang kuat, agresif, rasional, dan dominan pun dianggap sangat cocok dengan kewajibannya sebagai nahkoda sebuah keluarga, sementara perempuan yang dianggap emosional, tidak rasional, dan pasif pun dianggap sangat cocok dengan urusan domestik atau rumah tangga. Hal ini ditambah dengan faktor biologis, di mana perempuan dibuahi oleh laki-laki, hamil, lalu melahirkan anak. Menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya yang berjudul The Second Sex, perempuan dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki dianggap sebagai the second sex, sehingga timbul stigma bahwa penis adalah yang primer. Faktor biologis dan faktor psikologis ini sering kali dijadikan alat legitimasi dengan nama kodrat, bahwa memang benar perempuan memiliki kewajiban untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak di rumah. Kodrat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan (Tuhan), hukum (alam), atau sifat asli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kodrat tersebut merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri manusia sejak lahirnya hingga akhir hayatnya. Menurut pandangan saya kodrat tidak eksis seperti yang dibayangkan oleh semua orang, termasuk di dalamnya adalah kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga. Kodrat merupakan produk dari budaya patriarki yang memang sengaja digunakan untuk melanggengkan kedudukan sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Terlihat dari kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga, merupakan bentuk pelemahan peran perempuan di dalam kehidupan sosial masyarakat.

            Berdasarkan pembukaan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dijelaskan bahwa:

“Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole. Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women, .....”

Ditegaskan kembali dalam bab I pasal I bahwa:

“For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

Berdasarkan dasar hukum internasional tersebut menjadi jelas bahwa tanggung jawab akan kelangsungan rumah tangga bukanlah menjadi tanggung jawab seorang perempuan semata, namun juga menjadikan tanggung jawab dari laki-laki, sehingga ketika UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa menjadi ibu rumah tangga yang notbene pekerjaannya adalah mengurus hal-hal yang berurusan dengan rumah merupakan tanggung jawab seorang perempuan, sementara mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang laki-laki pun menjadi salah sepenuhnya, karena secara tidak langsung UU No.1 Tahun 1974, menutup peran perempuan yang lebih luas dan nyata di dalam masyarakat dengan memberikannya peran yang amat sangat terbatas di rumah.

            Pembatasan tersebut merupakan penyelewengan terhadap status maternal perempuan. apakah status maternal dapat disamakan dengan status sebagai seorang ibu rumah tangga? Tentu saja kedua hal tersebut merupakan dua hal yang benar-benar berbeda. Maternal berasal dari bahasa latin yaitu maternalis, dengan akar kata mater yaitu ibu. Maternal sendiri memiliki arti kapabilitas seseorang untuk menjadi seorang ibu. Maternal sering kali dihubungkan dengan ikatan antara ibu dan anak. Ikatan antara ibu dan anak itu terbentuk sejak anak tersebut berada dikandungan ibunya. Hubungan tersebut merupakan hubungan intim di antara anak dan ibu. Namun hubungan tersebut ternodai dengan adanya eksploitasi dari status marital tersebut oleh kaum patriarki. Hubungan intim yang seharusnya terjadi di antara ibu dan anak, dijadikan sebagai pembatas bagi peran perempuan secara lebih luas di dalam masyarakat, dengan menegaskan di dalam Undang-Undang bahwa perempuan bertugas sebagai ibu rumah tangga. Menurut pandangan saya hubungan intim tersebut masih dapat terjaga tanpa membatasi peran perempuan di dalam masyarakat, karena hubungan tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat materil yang dapat lekang oleh waktu. Ikatan antara ibu dan anak adalah hubungan yang bersifat abadi. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh tim psikolog dari Stanford University anak akan berkembang dengan sangat baik apabila, baik ayah maupun ibu mengambil peran yang sama dan sederajat dalam mengurus anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembatasan peran perempuan di rumah dalam konteks untuk mengurus rumah tangga, terutama anak bukanlah jawaban yang tepat, dikarenakan ikatan antara anak dan ibu tidak akan pernah putus, dan peran tersebut idealnya harus dilakukan baik oleh laki-laki sebagai ayah, maupun perempuan sebagai ibu.

            Mungkin di dalam pemikiran kita, apalah arti sebuah pasal dalam Undang-Undang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang adalah gambaran dari pola pikir masyarakat itu sendiri. Apakah menjadi benar ketika peran perempuan dikesampingkan dalam Undang-Undang dan masyarakat kita menganggapya sebagai sesuatu yang biasa saja? Tentu saja tidak. Kita hidup di dalam dunia modern, di mana peran laki-laki dan perempuan sederajat, sehingga pemikiran bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan harus dibuang jauh-jauh. Oleh karena itu, sangat diperlukan revisi terhadap Pasal 31 ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar lebih memperhatikan prespektif kesetaraan gender. Dengan direvisinya Undang-Undang ini diharapkan perempuan Indonesia dapat sepenuhnya menyadari bahwa mereka dapat menjadi apa saja, dan kesempatan terbuka luas bagi mereka, tidak hanya terbatas menjadi ibu rumah tangga yang baik saja.

Daftar Pustaka:

1.      Philosophy and the Maternal Body: Reading Silence by Michelle Boulous Walker.

2.      The Second Sex by Simone de Beauvoir.

3.      www.kbbi.web.id

Pemilu 2014 tinggallah menghitung hari. Tak terasa gawe besar yang akan menancapkan tonggak sejarah di Indonesia semakin mendekat. Berbagai calon presiden maupun calon legislatif mulai bersolek di sana – sini dengan kemunculannya yang cukup intensif di berbagai saluran TV atau pun baliho – baliho di pinggir jalan. Tak lupa mereka mengumbar janji – janji pada rakyat Indonesia, memang janji – janji mereka sendiri pada umumnya memiliki kesamaan yang sangat mendasar, mendongkrak perekonomian rakyat miskin di Indonesia. Namun apabila kita amati secara lebih cermat, di manakah calon presiden atau wakil presiden perempuan? Dari beberapa bakal calon yang mulai mempromosikan diri mereka tidak tampak satu pun calon perempuan. Begitu pula dengan calon legislatif, minim sekali calon perempuan yang muncul di bursa pencalonan, padahal Pemilu 2014 semakin mendekat. Apakah perempuan akan kembali tidak berbicara banyak di Pemilu 2014?

            Kita akan mencoba  melihat kiprah perempuan pada lembaga legislatif, yaitu DPR di Indonesia. Merujuk pada hasil Pemilu 2009, saat ini presentase perempuan yang menduduki kursi DPR adalah 17,86% dari 34,70% yang menyalonkan diri sebagai anggota DPR atau 101 orang dari total 560 anggota DPR. Angka ini masih terbilang sangat kecil mengingat jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 2009 mencapai 57% dari 117 juta pemilih, terlebih apabila jika bandingkan dengan jumlah perempuan di Indonesia saat ini yang mencapai angka 118.010.413 jiwa. Secara matematis dapat kita simpulkan bahwa 1 perempuan anggota DPR mewakili suara 1.180.000 perempuan. Bandingkan dengan laki – laki yang berjumlah 119.630.913 jiwa, namun diwakili oleh 459 anggota DPR. Dari data statistik di atas kita dapat melihat jurang perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Mari kembali pada kepanjangan dari lembaga DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan yang dimaksud di sini tentu saja bahwa DPR mampu mewakili semua rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun. Ketika DPR hanya mewakili kepentingan beberapa golongan dapat dikatakan bahwa DPR belum mumpuni sebagai dewan perwakilan rakyat. Dalam prakteknya pun dapat kita lihat bahwa sering kali DPR membuat kebijakan – kebijakan yang justru mendiskriminasi masyarakat yang pada kampanye digadang – gadangkan untuk ‘dibelanya’. Ketimpangan di DPR ini pun mencerminkan pengambilan kebijakan dalam DPR itu sendiri yang jarang sekali menyentuh isu – isu perempuan seperti contohnya perlindungan terhadap perempuan dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan pelecehan seksual, namun justru melahirkan Undang – Undang yang kontra-perempuan seperti UU no.44 tahun 2008 tentang pornografi. Budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat Indonesia terpampang jelas di dalam parlemen atau pun secara lebih luas politik kita, sehingga dapat saya katakan bahwa perempuan tidak dapat berharap sedikit pun pada mayoritas laki –laki di DPR ini akan membela hak – hak perempuan, karena mereka tidak pernah memahami atau pun mengalami apa yang diinginkan oleh perempuan seyogiyanya.

            Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam kancah perpolitikan Indonesia, salah satunya adalah melalui UU no. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa pasal dalam UU no. 8 tahun 2012 mencatumkan mengenai keterlibatan perempuan, misal dalam pasal 8 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa partai politik diwajibkan untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat apabila ingin menjadi peserta pemilu. Berdasarkan pasal 55 pun keterlibatan perempuan diperjelas bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” Memperjelas pasal 55, pasal 56 pun menegaskan bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pasal 56 pun direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan bahwa bakal calon perempuan di tempatkan pada nomor urut awal bukan nomor urut akhir, sehingga masyarakat dapat menyadari keberadaan bakal calon perempuan. Dengan menerapkan UU no. 8 tahun 2012 maka Indonesia menerapkan kebijakan sex quota system yang memiliki arti an electoral gender quota system sets up a quantitative prescription for the minimum representation of either sex. Indonesia mencoba untuk mendorong partisipasi perempuan dengan mendorong kuantitas perempuan yang terlibat dalam parlemen. Pada Pemilu 2009, Indonesia menargetkan 30% anggota DPR diwakili oleh perempuan, namun Indonesia belum dapat mencapai critical mass tersebut sehingga 30% keterwakilan perempuan di DPR pun kembali digadang – gadangkan pada Pemilu 2014. Perlukah pemerintah mengatur keterwakilan perempuan dalam Pemilu melalui sebuah UU?

            Menurut pandangan saya sebenarnya tidak diperlukan UU yang mengatur keterwakilan perempuan di DPR, dikarenakan beberapa alasan yang cukup substansial. Pertama – tama, pengaturan ini hanya membuat perempuan berada pada posisi yang spesial. Sementara yang diperjuangkan di sini adalah keadilan dan kesetaraan, sehingga cara yang digunakan pun harus berasaskan keadilan dan kesetaraan. Menyiapkan 30% kursi khusus untuk perempuan maupun nomor – nomor urut awal dalam pemilihan menyalahi prinsip persaingan yang sehat dan adil, karena perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih mudah dibandngkan dengan bakal calon laki - laki. Selain itu dengan menyiapkan kursi untuk perempuan seakan perempuan tidak berdaya menghadapi legitimasi laki – laki dalam kancah perpolitikan.  Secara tidak langsung ini adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menurut saya perempuan dapat berjuang dengan adil untuk memperoleh kursi di DPR melawan laki – laki dengan kualitas yang mereka miliki, tanpa perlu diberikan perlakuan khusus terhadap pihak mana pun. Perempuan tidak perlu untuk diperlakukan secara spesial, perempuan hanya perlu diberi ruang untuk berekspresi yang sama dengan laki – laki, tanpa sikap atau pun suara – suara yang mendiskreditkan apa yang mereka lakukan.

            Selain itu yang diperlukan di DPR adalah perempuan – perempuan yang benar – benar memiliki integritas tinggi untuk memperjuangkan perempuan maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Penerapan sex quota system ini dikhawatirkan justru akan menyebabkan terjadinya tindak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), di saat tidak ada calon perempuan yang mumpuni, kursi – kursi ini pun diperjual belikan oleh partai kepada perempuan – perempuan yang sama sekali tidak memiliki integritas, dan hanya ingin menempati posisi tinggi untuk memperoleh kekuasaan maupun uang untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan seperti yang ditentukan oleh UU no. 8 tahun 2008. Ironisnya, ketika perempuan – perempuan ini naik menuju lingkaran kekuasaan, mereka cenderung menyalah gunaka kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan korupsi, seperti sebut saja Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati yang justru mencederai peran perempuan dalam kancah politik. Perjuangan perempuan yang bertahun – tahun berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dalam hak berpolitik pun dicederai oleh oknum – oknum ini. Perempuan pun tidak dapat didefinisikan secara harafiah, menurut teori feminsime perempuan dapat didefinisikan menjadi perempuan, yaitu perempuan dan ‘perempuan’. Perempuan adalah perempuan yang memang membela hak – hak perempuan. Sementara ‘perempuan’ adalah perempuan yang memang perempuan namun tidak membela hak – hak perempuan. Apa yang akan terjadi apabila 30% perempuan yang ada di parlemen diisi oleh para ‘perempuan’ ini? Tentu saja tidak akan ada perbaikan mendasar bagi nasib perempuan di Indonesia.

            Melihat alasan – alasan yang telah saya kemukakan sebelumnya, seharusnya yang menjadi fokus dari pemerintah maupun partai politik adalah memperbaiki kualitas kader – kader perempuan, bukan membuat peraturan yang justru membuat perempuan dapat meraih kekuasaan dengan cara yang lebih mudah daripada calon – calon lainnya. Peningkatan kualitas menjadi harga mati agar perempuan dapat bersaing secara adil dengan calon – calon laki – laki dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan dengan calon – calon laki – laki, sehing tanpa perlu diberlakukan sex quota system perempuan dapat merebut 50% kursi parlemen agar perempuan dapat terwakili setara dengan laki – laki di parlemen. Apabila di parlemen hal ini telah terimplementasi dengan baik, maka hal ini juga dapat diterapkan pada DPRD maupun DPD yang memiliki tingkat ketwerwakilan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan DPR agar pengaruh perempuan benar – benar mengakar di masyarakat, dan memudarkan sedikit demi sedikit budaya patriarki yang bersifat diskriminatif. Apa yang diperjuangkan di sini bukanlah untuk membenarkan dominasi perempuan atas laki – laki, namun kesetaraan hak antara laki – laki dan perempuan untuk mencapai keadilan sosial yang kita impikan bersama. 

Daftar Pustaka :

1.      http://www.wydii.org/Downloads/20111005170522.Buku_07_Meningkatkan%20Keterwakilan%20Perempuan.pdf diakses 16 November 2013

2.      http://www.kpu.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=237&Itemid=100 diakses 16 November 2013

3.      http://sp2010.bps.go.id/ diakses 16 November 2013

4.      http://www.quotaproject.org/about_research.cfm diakses 16 November 2013

Keluarga Cendana

Kekeluargaan adalah interaksi antar manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain, walaupun kekeluargaan memiliki banyak arti lain, dan hingga saat ini arti sebenarnya dari kekeluargaan masih terus diperdebatkan oleh para antropolog. Kekeluargaan juga dapat digunakan untuk menghubungkan luasnya pergaulan manusia ke dalam satu system yang koheren yang dapat membangun relasi dengan orang lain (Schneider, 1918: 61). Menurut Lewis Henry Morgan pada bukunya yang berjudul Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family (1871), ia membatasi kekeluargaan atas seks (saudara perempuan dan laki – laki), generasi (kakek, ayah, dan anak), serta pernikahan. Menurut pandangan saya teori ini telah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat modern saat ini, kekeluargaan tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah yang bersifat biologis, kekuatan ekonomi seseorang memainkan peranan yang besar, begitupula emosi, kesehatan mental seseorang, serta  kekompakan sebuah kelompok. Budaya kekeluargaan memang terasa asing saat ini di Barat, karena tingginya tingkat induvidualisme yang juga turut menyebabkan pertanyaan dikalangan antropolog, apakah benar sesuatu yang bernama kekeluargaan itu ada. Namun tidak begitu dengan negara kita, Indonesia. Kekeluargaan telah menjadi budaya di negeri ini, dan kita sebagai masyarakat di dalamnya menyadari penuh keberadaannya. Budaya kekeluargaan menjadi sesuatu yang sangat substansial bagi kehidupan bangsa Indonesia. Semangat kekeluargaan telah mendarah daging di dalam jiwa bangsa Indonesia. Semangat kekeluargaan ini pun juga ditangkap oleh founding father negara kita, Ir Sukarno, beliau memasukan gotong royong di dalam rumusan Ekasila. Semangat yang dibawa oleh gotong royong sendiri salah satunya adalah semangat kekeluargaan. Hal ini pun terjadi di dalam fondasi diplomasi Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara sangat menjunjung tinggi kekeluargaan di antara negara – negara di dunia, dengan mengedepankan perdamaian, dibandingkan diplomasi yang agresif. Melalui pelajaran Kewarganegaraan kita pun diajarkan betapa pentingnya mempertahankan budaya kekeluargaan (yang katanya sangat Indonesia), lewat sikap tenggang rasa, peduli, kerja sama dan saling membantu satu sama lain. Secara sadar maupun tak sadar bangsa ini telah membawa kekeluargaan ke dalam berbagai lini kehidupannya.

Apakah benar budaya kekeluargaan yang kita agung – agungkan ini seideal yang diajarkan dalam pelajaran Kewarganegaraan? Tentu saja tidak, realita menyimpan kepahitannya tersendiri. Nilai – nilai positif yang dibawa oleh budaya kekeluargaan sering kali di salah gunakan oleh beberapa oknum sehingga menimbulkan eksploitasi atau pun mendukung dominasi sekelompok oknum tertentu. Kekeluargaan yang harusnya menumbuhkan kedekatan relasi antar individu, justru merusak hubungan dengan individu di lain pihak. Bukti – bukti telah terpampang jelas di depan mata kita, bagaimana keluarga maupun teman – teman mantan Presiden Suharto pada zaman Orde Baru dengan mengatas namakan “kekeluargaan”, mengeksploitasi beberbagai lini penting di negara ini yang berujung pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Suharto memberikan lini – lini penting dalam bisnis ataupun pemerintahan pada orang – orang terdekatnya dan memberikan ‘pelayanan khusus’ kepada mereka seperti, monopoli barang – barang komoditas, kontrak – kontrak spesial, maupun keringanan pajak. Contoh nyatanya, anak pertama Suharto Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) memonopoli perusahaan jalan tol, Hutotmo Mandala Putra (Tommy) dan Bambang Trihatmodjo memonopoli perusahaan mobil, sementara anak bungsunya Sigit Hardjojujanto memonopoli perusahaan penyedia jasa air di Indonesia. Suharto juga menunjuk beberapa konglomerat untuk menggerakkan perekonomian Indonesia seperti Sudono Salim, Eka Tjipta, William Soeryadjaja, dan Mochtar Riady. Sebagai ganti dari segala kemudahan yang digunakan Suharto mereka harus membayarkan sejumlah uang yang tidak sedikit kepada ‘yayasan’ yang diketuai oleh Suharto. Uang – uang tersebut yang seharusnya digunakan untuk amal, justru masuk ke dalam kantongnya sendiri. Tak sampai di situ saja, Suharto dan berbagai perusahaan yang terhubung dengannya pun dapat dengan mudah meminta pinjaman pada Bank Indonesia, tanpa membayarnya kembali. Menurut majalah Time Asia, Pertamina dipaksa untuk mengimpor dan mengekspor minyak melalui 2 perusahaan keluarga Suharto, dan mereka mengenakan biaya 35 sen per barel atas pelayanan tersebut. Melalui skema yang berbau kekeluargaan ini Suharto dan keluarga merau 35 triliun dollar AS, dan memuncaki daftar koruptor terkorup, menurut data Transparency International.

Budaya kekeluargaan ini pun juga belum hilang dari panggung perpolitikan kita selepas rezim Orde Baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun juga mengikuti skema serupa dalam membina Partai Demokrat. Anak bungsunya Edhie Baskoro (Ibas) pun didapuk sebagai Seketaris Jenderal Partai Demokrat pada tahun 2010, padahal jika kita kritisi, Ibas minim pengalaman politik, ia baru memulai karir politiknya pada tahun 2009 dengan mencalonkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Jawa Timur. Namun saat ini Ibas telah memegang berbagai jabatan strategis selain jabatannya sebagai Seketaris Jendral Partai Demokrat, yaitu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bagian Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga periode 2010 – 2015. Dengan pencapaiannya sebagai seorang politikus yang tidak begitu mengkilap dan belum member kontribusi luas bagi Indonesia, Ibas tidak mungkin dapat menempati jabatan – jabatan ini tanpa sokongan dari sang ayah. Selain itu ada pula Pramono Edhie Wibowo, yang merupakan saudara kandung dari Ani Yudhoyono, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Sebelumnya pada tahun 2011, Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang dilantik oleh SBY sendiri. Banyak yang mengkritik pengangkatannya ini sebagai bagian dari nepotisme.

Melihat fakta – fakta yang terpampang di atas, mengapa budaya kekeluargaan yang diagung – agungkan Indonesia mengalami perubahan nilai terutama dalam kancah perpolitikan kita? Menurut analisa saya gejala ini disebabkan oleh maraknya politik praktis yang dikembangkan oleh politikus kita. Politik praktis ini sangat didukung oleh budaya kekeluargaan yang kita miliki. Keputusan untuk memberikan jabatan tersebut didasarkan oleh alasan – alasan yang sama sekali tidak logis, seperti rasa belas kasihan, kedekatan relasi, dan lain – lain, sehingga membuat politik kita menjadi emosional bukan rasional. Dengan sedikit kemampuan yang dimiliki seseorang atau pun usaha yang dikeluarkan, seseorang dapat mencapai puncak kekuasaan melalui hubungannya dengan orang – orang tertentu, sehingga muncul gejala – gejala nepotisme. Politik praktis yang bernuansa kekeluargaan ini pun tidak menghasilkan politikus – politikus yang handal, ibarat buah yang belum matang yang sudah dikonsumsi, tentu saja rasanya tidak akan enak, berbeda dengan buah yang telah matang. Banyak dari politikus produk politik praktis yang bernuansa kekeluargaan ini belum cukup memiliki pengalaman, namun sudah diberi jabatan yang tinggi. Proses memang sangat diperlukan untuk menghasilkan politikus yang handal. Lingkaran kekeluargaan di dalam kancah politik Indonesia, justru mengerogoti Indonesia dari dalam, saat jabatan – jabatan startegis tidak ditempati oleh orang yang tepat, dan justru dijadikan lahan untuk melakukan korupsi, karena memang motif seseorang pada umumnya setelah mendapatkan kekuasaan adalah uang, ataupun sebaliknya. Saking lumrahnya hal ini di dalam perpolitikan Indonesia, banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa dan memang substansial. Memang saya tidak memungkiri bahwa relasi seseorang dengan orang lain yang memiliki jabatan tertentu akan membantunya untuk melejit dalam karirnya. Namun tidak pula untuk menjadikan budaya kekeluargaan ini mengikis etos kerja. Justru etos kerja ini merupakan fondasi untuk membina hubungan baik dengan orang – orang, bahwa kita memang memiliki niat untuk berkembang sebagai individu dan siap untuk menerima jabatan tertentu.

Menurut pandangan saya masyarakat harus tetap melestarikan budaya kekeluargaan, karena budaya ini adalah salah satu budaya yang mengakar kuat di dalam masyarakat kita. Namun masyarakat harus tetap bijaksana dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari – hari. Jangan sampai dalam hal – hal yang bersifat profesional, masyarakat membawa nama kekeluargaan, sehingga muncul keputusan – keputusan yang bersifat bias, tanpa mempertimbangkan rasionalitas. Tetap utamakan kemampuan dan etos kerja dalam hal – hal yang berisfat profesional. Apakah kita akan terus jatuh dalam kubangan emosi dan mengingkari rasionalitas? Tunjukan kebijaksanaan bangsa Indonesia dalam menjiwai budayanya.

Daftar Pustaka :

1.      Morgan, Lewis Henry. 1871. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Washington City: Smithsonian Institution

2.      Schneider, David Murray. 1998. A Critique of the Study of Kinship. Michigan: The University of Michigan Press.

3.      Schweitzer, Peter P. 2000. Devidens of Kinship: meanings and uses of social relatedness. New York: Routledge.

4.      Greenless, Donald. 2008. Suharto’s Legacy of development and corruption. Retrieved August 11, 2013 from http://www.nytimes.com/2008/01/28/world/asia/28iht-suharto.1.9542684.html?pagewanted=all&_r=0

5.      Koerner, Brendan. 2004. How did Suharto steal $35 billion? Retrieved August 11, 2013 from

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2004/03/how_did_suharto_steal_35_billion.html

6.      2004. Suharto tops corruption rangkings. Retrieved  August 11, 2013 from http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3567745.stm.

7.      Profil Edhie Baskoro Yudhoyono. Retrieved August 11, 2013 from http://edhiebaskoro.com/content.php?ibas&typeweb=&menu=profile.

8.      Primartantyo, Ukky. 2013. Ibas: Pramono Edhie Harapan Demokrat. Retrieved August 11, 2013 from http://www.tempo.co/read/news/2013/07/24/078499128/Ibas-Pramono-Edhie-Harapan-Demokrat.

Melihat film Zero Dark Thirty, saya menjadi berpikir untuk menulis sedikit hal menarik dalam film tersebut yang sangat relevan dengan isu global saat ini, yaitu mengenai model perang. Dalam film Zero Dark Thirty karya sutradara Kathryn Bigelow, kita dapat melihat ketaktisan CIA dalam melacak keberadaan Osama bin Laden yang selama ini kabar mengenai keberadaannya simpang siur, melalui tahanan Al - Qaeda yang selama ini terus diinterogasi untuk mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit demi memutus rantai terorisme yang selama ini terus menghantui AS. Lalu setelah mengumpulkan informasi melalui para informan, dilanjutkan dengan tahap pemata - mataan dengan teknologi mutakhir yaitu drone (pesawat tanpa awak) maupun GPS. Walaupun diperlukan kesabaran, cara ini dibuktikan ampuh, Osama bin Laden terbunuh, dan AS sama sekali tidak kehilangan satu pun awak Navy Seal - nya yang terlibat dalam penyerangan rumah Osama bin Laden di Abbottabad, bandingkan dengan perang terbuka yang selama ini dilakukan AS di Irak maupun Afghanistan, milyaran dollar dihabiskan, ribuan tentara mati (sia - sia), dan hingga detik ini perang tidak menunjukan tanda berakhir

Perang telah berubah wujud seiring dengan berkembangnya zaman, pada zaman pertengahan kita mengenal istilah encounter battle di mana kedua belah pihak yang berperang, bertemu dan berperang di open field. Lalu muncul strategi perang baru pada zaman Perang Dunia I, yaitu perang parit, di mana kedua belah pihak yang berperang membuat parit untuk memperkuat posisi bertahan, namun hal tersebut membuat jenis perang ini menjadi sangat monoton dan tidak berkembang. Lalu pada Perang Dunia II, perang parit mulai ditinggalkan dan bermunculan perang gerilya di berbagai belahan dunia, yang mengedepankan taktik serangan secara tiba - tiba. Taktik perang gerilya masih sangat digemari hingga detik ini, namun dirasa taktik ini masih menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, sampai pada akhirnya muncul taktik perang terbatas yang diprakarsai oleh AS, hasil dari keberhasilan misi di Abbottabad, terbukti sangat efektif dalam menghadapi perang asimetris. Maksud dari perang terbatas di sini adalah, terbatas baik dari segi jumlah militer yang terlibat, target penyerangan, maupun wilayah penyerangan, karena segala hal telah menjadi sangat terspesifikasi, sehingga perang skala besar dalam wilayah yang luas menjadi tidak relevan lagi. AS membawa taktik perang selangkah lebih maju dengan membawa teknologi menuju ranah perang untuk mengurangi korban jiwa dalam perang. Salah satu teknologi yang berperan dalam hal ini adalah drone (pesawat tanpa awak). Drone memiliki kemampuan untuk melakukan pengeboman strategis dan juga mata - mata, yang membuat drone menjadi pesawat yang multi-fungsi dan efisien. Drone diibaratkan seperti sebuah pesawat remote control, sehingga pilot tidak perlu berada di tempat untuk mengendarai pesawat tersebut, pilot tersebut mengendalikan pesawat tersebut dari jauh seperti halnya bermain video game, sehingga drone dianggap mampu mengurangi korban jiwa dalam perang. Dalam insiden Abbottabad, drone memiliki peran sentral dalam memberikan gambaran penuh mengenai tempat tinggal Osama bin Laden, karena tembok rumah tersebut terlampau tinggi sehingga manusia tidak dapat melihatnya dari luar. Selain itu drone juga dianggap mampu menekan biaya perang yang selama ini membludak, terlebih AS sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga drone dianggap sebagai jawaban yang tepat, karena pengoperasian drone tidak akan semahal mengirimkan pasukan ke daerah perang, di sisi lain AS tetap dapat menjalankan misinya untuk memberantas terorisme secara efektif. Selain itu drone juga dapat mencapai tempat terisolir yang sulit dijangkau manusia,sementara pada umumnya tempat tersebut menjadi sarang terorisme. Keberhasilan drone ini juga didukung oleh kerja prima dari badan intelijen untuk mendapatkan informasi selengkap - lengkapnya mengenai target, mulai dari kebiasaan, kegiatan sehari - hari, ciri - ciri target, dan sebagainya. Kombinasi antara teknologi, drone dan intelijen ini membuat kerja militer menjadi semakin efektif, karena informasi mengenai target sudah menjadi sangat mengerucut sehingga tidak diperlukan lagi perang dalam skala besar, hanya diperlukan penyerangan dalam skala kecil, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, seperti yang terjadi dalam insiden di Abbottabad. Keberhasilan AS ini, membuat negara - negara lain pun tertarik untuk mengembangkan teknologi drone dan sistem intelijen yang kuat berbasis teknologi. Maka tak heran jika beberapa tahun kedepan perang terbuka menjadi hal yang jarang kita temukan digantikan dengan perang terbatas, dan semua armada perang merupakan armada perang tak berawak.

Singkat kata : WELCOME TO THE NEW ERA OF WAR

Inilah opini singkat saya mengenai pembantaian PKI 1965 - 1966

1 Oktober 1965. Semua rencana yang telah disusun oleh PKI dengan teburu – buru akhirnya jatuh berserakan. Penculikan yang direncanakan berubah menjadi pembunuhan para jenderal. Kejadian ini menyebabkan PKI dicap sebagai dalang dari pembunuhan para jenderal, dan melanggengkan pemerintah untuk melakukan pembantaian terhadap PKI serta para pendukungnya selama kurun waktu Oktober 1965 – Februari 1966 yang menewaskan sekitar 500.000 jiwa. Ada pula yang memprediksi bahwa korban tewas dapat mencapai angka 3 juta jiwa, hanya lebih baik dari pembantaian yang dilakukan rezim Mao Zedong yang menewaskan 30 juta jiwa, pembantaian yang dilakukan oleh Pol Pot di Kamboja yang menewaskan 2 juta orang, dan pembantaian di Rwanda yang menewaskan 800.000 jiwa.

Saya mengibaratkan pembantaian ini layaknya sebuah bom waktu. PKI merupakan sebuah partai yang berbasis rakyat, terutama buruh dan petani. Namun sesuai dengan ideologi komunis, PKI sangat bertentangan dengan tokoh – tokoh agama. Beberapa tuduhan bahwa PKI melecehkan agama muncul, suatu waktu PKI pernah melakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Hal ini pun memicu kemarahan tokoh – tokoh agama. Menurut pandangan saya ini merupakan kesalahan besar PKI, Indonesia merupakan sebuah negara dengan akar agama yang sangat kuat sejak zaman kerajaan. Tokoh – tokoh agama memiliki massa yang sangat besar, dan menyebar secara merata di seluruh Indonesi, sehingga kebencian tokoh – tokoh agama juga menjalar menuju masyarakat. Selain itu PKI juga memiliki masalah dengan tokoh – tokoh militer, karena PKI mendirikan laskar – laskar yang diisi oleh kaum buruh dan petani. Hal ini membuat geram militer, karena laskar – laskar tersebut bukanlah orang – orang yang dilatih secara profesional untuk berperang, dan justru laskar – laskar ini dgunakan oleh PKI untuk menindas masyarakat. Sementara di sisi lain nilai – nilai komunis yang datang dari ajaran Barat sangat bertentangan dengan akar yang telah tertanam serta belum terinternalisasi di dalam masyarakat Indonesia di saat unsur agama dan militer masih sangat kuat, sehingga PKI bagaikan membangunkan singa yang telah lama tidur. Namun PKI cukup pintar dengan membawa sosok Sukarno yang disegani, sehingga komunisme dapat bertahan 17 tahun di kancah perpolitikan Indonesia, semenjak kehancurannya di tahun 1948. Tanpa sosok Sukarno, PKI akan musnah lebih cepat seperti yang terjadi pada peristiwa Madiun 1948. Dendam ini pun tersimpan lama di dalam masyarakat sampai pada akhirnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap PKI. Akhirnya meledaklah bom waktu tersebut. Rakyat melihat ini sebagai sebuah momen untuk melakukan pembalasan dendam terhadap kesewenang – wenangan PKI selama ini. Pembunuhan yang dilakukan rakyat terhadap simpatisan PKI pun dilanggengkan oleh pemerintah.

Apakah sebenarnya pembantaian tersebut perlu dilakukan untuk menumpas PKI? Menurut pandangan saya pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan pembantaian untuk memusnahkan PKI. Cukuplah pemerinah melakukan melarang PKI dan partai – partai politik yang berafilasi. Selama ini PKI tumbuh subur karena didukung penuh oleh pemerintah, terutama Sukarno. Jika dukungan tersebut dicabut, maka PKI juga tidak akan mampu melakukan apa – apa, karena mayoritas masyarakat juga tidak mendukung PKI, walaupun PKI merupakan partai dengan simpatisan terbesar di Indonesia. Revolusi yang mungkin direncanakan PKI pun akan berakhir dengan kegagalan sama seperti peristiwa Madiun 1948, karena tidak adanya dukungan penuh masyarakat. Berapa banyak nyawa yang tidak perlu melayang. Memang saya tidak heran bahwa pemerintah lebih memilih untuk melakukan pembantaian, karena pemerintah pada saat itu dikuasai oleh militer. Militer cenderung menyukai penyelesaian masalah dengan cara kekerasan dibandingkan cara yang jauh lebih metodis seperti pembubaran partai. Kedua, pembantaian ini merupakan bagian dari klaim Suharto atas supremasi yang ia peroleh. Menjadi pemenang tidak akan lengkap tanpa menindas mereka yang kalah. Selain itu pembantaian ini kembali menegaskan sikap oposisi Suharto terhadap PKI yang turut akan membuat dukungan rakyat maupun tentara terhadap Suharto meningkat, sehingga Suharto dapat mendirikan pemerintahan yang solid.

Pembantaian ini merupakan salah satu bentuk permainan politik para penguasa pada masanya, mulai dari Suharto, militer, hingga para tokoh agama, sehingga tidak heran bahwa peristiwa ini hingga saat ini masih terus ditutup – tutupi kebenarannya. Bahkan pemerintah pun tidak ingin meminta maaf terhadap para keluarga korban pembantaian, justru mereka meminta keluarga korban meminta maaf kepada pemerintah. Miris. Namun inilah sejarah bangsa ini : sejarah milik penguasa.