Kekeluargaan: Pisau Bermata Dua

Keluarga Cendana

Kekeluargaan adalah interaksi antar manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain, walaupun kekeluargaan memiliki banyak arti lain, dan hingga saat ini arti sebenarnya dari kekeluargaan masih terus diperdebatkan oleh para antropolog. Kekeluargaan juga dapat digunakan untuk menghubungkan luasnya pergaulan manusia ke dalam satu system yang koheren yang dapat membangun relasi dengan orang lain (Schneider, 1918: 61). Menurut Lewis Henry Morgan pada bukunya yang berjudul Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family (1871), ia membatasi kekeluargaan atas seks (saudara perempuan dan laki – laki), generasi (kakek, ayah, dan anak), serta pernikahan. Menurut pandangan saya teori ini telah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat modern saat ini, kekeluargaan tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah yang bersifat biologis, kekuatan ekonomi seseorang memainkan peranan yang besar, begitupula emosi, kesehatan mental seseorang, serta  kekompakan sebuah kelompok. Budaya kekeluargaan memang terasa asing saat ini di Barat, karena tingginya tingkat induvidualisme yang juga turut menyebabkan pertanyaan dikalangan antropolog, apakah benar sesuatu yang bernama kekeluargaan itu ada. Namun tidak begitu dengan negara kita, Indonesia. Kekeluargaan telah menjadi budaya di negeri ini, dan kita sebagai masyarakat di dalamnya menyadari penuh keberadaannya. Budaya kekeluargaan menjadi sesuatu yang sangat substansial bagi kehidupan bangsa Indonesia. Semangat kekeluargaan telah mendarah daging di dalam jiwa bangsa Indonesia. Semangat kekeluargaan ini pun juga ditangkap oleh founding father negara kita, Ir Sukarno, beliau memasukan gotong royong di dalam rumusan Ekasila. Semangat yang dibawa oleh gotong royong sendiri salah satunya adalah semangat kekeluargaan. Hal ini pun terjadi di dalam fondasi diplomasi Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara sangat menjunjung tinggi kekeluargaan di antara negara – negara di dunia, dengan mengedepankan perdamaian, dibandingkan diplomasi yang agresif. Melalui pelajaran Kewarganegaraan kita pun diajarkan betapa pentingnya mempertahankan budaya kekeluargaan (yang katanya sangat Indonesia), lewat sikap tenggang rasa, peduli, kerja sama dan saling membantu satu sama lain. Secara sadar maupun tak sadar bangsa ini telah membawa kekeluargaan ke dalam berbagai lini kehidupannya.

Apakah benar budaya kekeluargaan yang kita agung – agungkan ini seideal yang diajarkan dalam pelajaran Kewarganegaraan? Tentu saja tidak, realita menyimpan kepahitannya tersendiri. Nilai – nilai positif yang dibawa oleh budaya kekeluargaan sering kali di salah gunakan oleh beberapa oknum sehingga menimbulkan eksploitasi atau pun mendukung dominasi sekelompok oknum tertentu. Kekeluargaan yang harusnya menumbuhkan kedekatan relasi antar individu, justru merusak hubungan dengan individu di lain pihak. Bukti – bukti telah terpampang jelas di depan mata kita, bagaimana keluarga maupun teman – teman mantan Presiden Suharto pada zaman Orde Baru dengan mengatas namakan “kekeluargaan”, mengeksploitasi beberbagai lini penting di negara ini yang berujung pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Suharto memberikan lini – lini penting dalam bisnis ataupun pemerintahan pada orang – orang terdekatnya dan memberikan ‘pelayanan khusus’ kepada mereka seperti, monopoli barang – barang komoditas, kontrak – kontrak spesial, maupun keringanan pajak. Contoh nyatanya, anak pertama Suharto Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) memonopoli perusahaan jalan tol, Hutotmo Mandala Putra (Tommy) dan Bambang Trihatmodjo memonopoli perusahaan mobil, sementara anak bungsunya Sigit Hardjojujanto memonopoli perusahaan penyedia jasa air di Indonesia. Suharto juga menunjuk beberapa konglomerat untuk menggerakkan perekonomian Indonesia seperti Sudono Salim, Eka Tjipta, William Soeryadjaja, dan Mochtar Riady. Sebagai ganti dari segala kemudahan yang digunakan Suharto mereka harus membayarkan sejumlah uang yang tidak sedikit kepada ‘yayasan’ yang diketuai oleh Suharto. Uang – uang tersebut yang seharusnya digunakan untuk amal, justru masuk ke dalam kantongnya sendiri. Tak sampai di situ saja, Suharto dan berbagai perusahaan yang terhubung dengannya pun dapat dengan mudah meminta pinjaman pada Bank Indonesia, tanpa membayarnya kembali. Menurut majalah Time Asia, Pertamina dipaksa untuk mengimpor dan mengekspor minyak melalui 2 perusahaan keluarga Suharto, dan mereka mengenakan biaya 35 sen per barel atas pelayanan tersebut. Melalui skema yang berbau kekeluargaan ini Suharto dan keluarga merau 35 triliun dollar AS, dan memuncaki daftar koruptor terkorup, menurut data Transparency International.

Budaya kekeluargaan ini pun juga belum hilang dari panggung perpolitikan kita selepas rezim Orde Baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun juga mengikuti skema serupa dalam membina Partai Demokrat. Anak bungsunya Edhie Baskoro (Ibas) pun didapuk sebagai Seketaris Jenderal Partai Demokrat pada tahun 2010, padahal jika kita kritisi, Ibas minim pengalaman politik, ia baru memulai karir politiknya pada tahun 2009 dengan mencalonkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Jawa Timur. Namun saat ini Ibas telah memegang berbagai jabatan strategis selain jabatannya sebagai Seketaris Jendral Partai Demokrat, yaitu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bagian Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga periode 2010 – 2015. Dengan pencapaiannya sebagai seorang politikus yang tidak begitu mengkilap dan belum member kontribusi luas bagi Indonesia, Ibas tidak mungkin dapat menempati jabatan – jabatan ini tanpa sokongan dari sang ayah. Selain itu ada pula Pramono Edhie Wibowo, yang merupakan saudara kandung dari Ani Yudhoyono, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Sebelumnya pada tahun 2011, Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang dilantik oleh SBY sendiri. Banyak yang mengkritik pengangkatannya ini sebagai bagian dari nepotisme.

Melihat fakta – fakta yang terpampang di atas, mengapa budaya kekeluargaan yang diagung – agungkan Indonesia mengalami perubahan nilai terutama dalam kancah perpolitikan kita? Menurut analisa saya gejala ini disebabkan oleh maraknya politik praktis yang dikembangkan oleh politikus kita. Politik praktis ini sangat didukung oleh budaya kekeluargaan yang kita miliki. Keputusan untuk memberikan jabatan tersebut didasarkan oleh alasan – alasan yang sama sekali tidak logis, seperti rasa belas kasihan, kedekatan relasi, dan lain – lain, sehingga membuat politik kita menjadi emosional bukan rasional. Dengan sedikit kemampuan yang dimiliki seseorang atau pun usaha yang dikeluarkan, seseorang dapat mencapai puncak kekuasaan melalui hubungannya dengan orang – orang tertentu, sehingga muncul gejala – gejala nepotisme. Politik praktis yang bernuansa kekeluargaan ini pun tidak menghasilkan politikus – politikus yang handal, ibarat buah yang belum matang yang sudah dikonsumsi, tentu saja rasanya tidak akan enak, berbeda dengan buah yang telah matang. Banyak dari politikus produk politik praktis yang bernuansa kekeluargaan ini belum cukup memiliki pengalaman, namun sudah diberi jabatan yang tinggi. Proses memang sangat diperlukan untuk menghasilkan politikus yang handal. Lingkaran kekeluargaan di dalam kancah politik Indonesia, justru mengerogoti Indonesia dari dalam, saat jabatan – jabatan startegis tidak ditempati oleh orang yang tepat, dan justru dijadikan lahan untuk melakukan korupsi, karena memang motif seseorang pada umumnya setelah mendapatkan kekuasaan adalah uang, ataupun sebaliknya. Saking lumrahnya hal ini di dalam perpolitikan Indonesia, banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa dan memang substansial. Memang saya tidak memungkiri bahwa relasi seseorang dengan orang lain yang memiliki jabatan tertentu akan membantunya untuk melejit dalam karirnya. Namun tidak pula untuk menjadikan budaya kekeluargaan ini mengikis etos kerja. Justru etos kerja ini merupakan fondasi untuk membina hubungan baik dengan orang – orang, bahwa kita memang memiliki niat untuk berkembang sebagai individu dan siap untuk menerima jabatan tertentu.

Menurut pandangan saya masyarakat harus tetap melestarikan budaya kekeluargaan, karena budaya ini adalah salah satu budaya yang mengakar kuat di dalam masyarakat kita. Namun masyarakat harus tetap bijaksana dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari – hari. Jangan sampai dalam hal – hal yang bersifat profesional, masyarakat membawa nama kekeluargaan, sehingga muncul keputusan – keputusan yang bersifat bias, tanpa mempertimbangkan rasionalitas. Tetap utamakan kemampuan dan etos kerja dalam hal – hal yang berisfat profesional. Apakah kita akan terus jatuh dalam kubangan emosi dan mengingkari rasionalitas? Tunjukan kebijaksanaan bangsa Indonesia dalam menjiwai budayanya.

Daftar Pustaka :

1.      Morgan, Lewis Henry. 1871. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Washington City: Smithsonian Institution

2.      Schneider, David Murray. 1998. A Critique of the Study of Kinship. Michigan: The University of Michigan Press.

3.      Schweitzer, Peter P. 2000. Devidens of Kinship: meanings and uses of social relatedness. New York: Routledge.

4.      Greenless, Donald. 2008. Suharto’s Legacy of development and corruption. Retrieved August 11, 2013 from http://www.nytimes.com/2008/01/28/world/asia/28iht-suharto.1.9542684.html?pagewanted=all&_r=0

5.      Koerner, Brendan. 2004. How did Suharto steal $35 billion? Retrieved August 11, 2013 from

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2004/03/how_did_suharto_steal_35_billion.html

6.      2004. Suharto tops corruption rangkings. Retrieved  August 11, 2013 from http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3567745.stm.

7.      Profil Edhie Baskoro Yudhoyono. Retrieved August 11, 2013 from http://edhiebaskoro.com/content.php?ibas&typeweb=&menu=profile.

8.      Primartantyo, Ukky. 2013. Ibas: Pramono Edhie Harapan Demokrat. Retrieved August 11, 2013 from http://www.tempo.co/read/news/2013/07/24/078499128/Ibas-Pramono-Edhie-Harapan-Demokrat.