Pemilu 2014 tinggallah menghitung hari. Tak terasa gawe besar yang akan menancapkan tonggak
sejarah di Indonesia semakin mendekat. Berbagai calon presiden maupun calon
legislatif mulai bersolek di sana – sini dengan kemunculannya yang cukup
intensif di berbagai saluran TV atau pun baliho – baliho di pinggir jalan. Tak
lupa mereka mengumbar janji – janji pada rakyat Indonesia, memang janji – janji
mereka sendiri pada umumnya memiliki kesamaan yang sangat mendasar, mendongkrak
perekonomian rakyat miskin di Indonesia. Namun apabila kita amati secara lebih
cermat, di manakah calon presiden atau wakil presiden perempuan? Dari beberapa
bakal calon yang mulai mempromosikan diri mereka tidak tampak satu pun calon perempuan.
Begitu pula dengan calon legislatif, minim sekali calon perempuan yang muncul
di bursa pencalonan, padahal Pemilu 2014 semakin mendekat. Apakah perempuan
akan kembali tidak berbicara banyak di Pemilu 2014?
Kita
akan mencoba melihat kiprah perempuan pada
lembaga legislatif, yaitu DPR di Indonesia. Merujuk pada hasil Pemilu 2009,
saat ini presentase perempuan yang menduduki kursi DPR adalah 17,86% dari
34,70% yang menyalonkan diri sebagai anggota DPR atau 101 orang dari total 560
anggota DPR. Angka ini masih terbilang sangat kecil mengingat jumlah pemilih
perempuan pada Pemilu 2009 mencapai 57% dari 117 juta pemilih, terlebih apabila
jika bandingkan dengan jumlah perempuan di Indonesia saat ini yang mencapai
angka 118.010.413 jiwa. Secara matematis dapat kita simpulkan bahwa 1 perempuan
anggota DPR mewakili suara 1.180.000 perempuan. Bandingkan dengan laki – laki
yang berjumlah 119.630.913 jiwa, namun diwakili oleh 459 anggota DPR. Dari data
statistik di atas kita dapat melihat jurang perbedaan antara laki – laki dan
perempuan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Mari kembali pada kepanjangan
dari lembaga DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan yang dimaksud di
sini tentu saja bahwa DPR mampu mewakili semua rakyat Indonesia, tidak
terkecuali satu pun. Ketika DPR hanya mewakili kepentingan beberapa golongan
dapat dikatakan bahwa DPR belum mumpuni sebagai dewan perwakilan rakyat. Dalam
prakteknya pun dapat kita lihat bahwa sering kali DPR membuat kebijakan –
kebijakan yang justru mendiskriminasi masyarakat yang pada kampanye digadang –
gadangkan untuk ‘dibelanya’. Ketimpangan di DPR ini pun mencerminkan
pengambilan kebijakan dalam DPR itu sendiri yang jarang sekali menyentuh isu –
isu perempuan seperti contohnya perlindungan terhadap perempuan dari KDRT
(kekerasan dalam rumah tangga) dan pelecehan seksual, namun justru melahirkan
Undang – Undang yang kontra-perempuan seperti UU no.44 tahun 2008 tentang
pornografi. Budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat Indonesia
terpampang jelas di dalam parlemen atau pun secara lebih luas politik kita,
sehingga dapat saya katakan bahwa perempuan tidak dapat berharap sedikit pun
pada mayoritas laki –laki di DPR ini akan membela hak – hak perempuan, karena
mereka tidak pernah memahami atau pun mengalami apa yang diinginkan oleh
perempuan seyogiyanya.
Berbagai
cara dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam kancah
perpolitikan Indonesia, salah satunya adalah melalui UU no. 8 tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa pasal dalam UU no. 8 tahun
2012 mencatumkan mengenai keterlibatan perempuan, misal dalam pasal 8 ayat (2)
huruf e menyebutkan bahwa partai politik diwajibkan untuk menyertakan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat apabila ingin menjadi peserta pemilu.
Berdasarkan pasal 55 pun keterlibatan perempuan diperjelas bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan.” Memperjelas pasal 55, pasal 56 pun menegaskan bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pasal 56 pun
direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan bahwa bakal calon
perempuan di tempatkan pada nomor urut awal bukan nomor urut akhir, sehingga
masyarakat dapat menyadari keberadaan bakal calon perempuan. Dengan menerapkan
UU no. 8 tahun 2012 maka Indonesia menerapkan kebijakan sex quota system yang memiliki arti an
electoral gender quota system sets up a quantitative prescription for the
minimum representation of either sex. Indonesia mencoba untuk mendorong partisipasi
perempuan dengan mendorong kuantitas perempuan yang terlibat dalam parlemen.
Pada Pemilu 2009, Indonesia menargetkan 30% anggota DPR diwakili oleh
perempuan, namun Indonesia belum dapat mencapai critical mass tersebut sehingga 30% keterwakilan perempuan di DPR
pun kembali digadang – gadangkan pada Pemilu 2014. Perlukah pemerintah
mengatur keterwakilan perempuan dalam Pemilu melalui sebuah UU?
Menurut pandangan saya sebenarnya
tidak diperlukan UU yang mengatur keterwakilan perempuan di DPR, dikarenakan beberapa
alasan yang cukup substansial. Pertama – tama, pengaturan ini hanya membuat
perempuan berada pada posisi yang spesial. Sementara yang diperjuangkan di sini
adalah keadilan dan kesetaraan, sehingga cara yang digunakan pun harus
berasaskan keadilan dan kesetaraan. Menyiapkan 30% kursi khusus untuk perempuan
maupun nomor – nomor urut awal dalam pemilihan menyalahi prinsip persaingan
yang sehat dan adil, karena perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih mudah dibandngkan dengan bakal calon
laki - laki. Selain itu dengan menyiapkan kursi untuk perempuan seakan perempuan
tidak berdaya menghadapi legitimasi laki – laki dalam kancah perpolitikan. Secara tidak langsung ini adalah bentuk diskriminasi
terhadap perempuan. Menurut saya perempuan dapat berjuang dengan adil untuk memperoleh
kursi di DPR melawan laki – laki dengan kualitas yang mereka miliki, tanpa
perlu diberikan perlakuan khusus terhadap pihak mana pun. Perempuan tidak perlu
untuk diperlakukan secara spesial, perempuan hanya perlu diberi ruang untuk
berekspresi yang sama dengan laki – laki, tanpa sikap atau pun suara – suara yang
mendiskreditkan apa yang mereka lakukan.
Selain itu yang diperlukan di DPR
adalah perempuan – perempuan yang benar – benar memiliki integritas tinggi
untuk memperjuangkan perempuan maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Penerapan
sex quota system ini dikhawatirkan
justru akan menyebabkan terjadinya tindak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),
di saat tidak ada calon perempuan yang mumpuni, kursi – kursi ini pun diperjual
belikan oleh partai kepada perempuan – perempuan yang sama sekali tidak
memiliki integritas, dan hanya ingin menempati posisi tinggi untuk memperoleh
kekuasaan maupun uang untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan seperti yang
ditentukan oleh UU no. 8 tahun 2008. Ironisnya, ketika perempuan – perempuan ini
naik menuju lingkaran kekuasaan, mereka cenderung menyalah gunaka kekuasaan
mereka untuk melakukan tindakan korupsi, seperti sebut saja Angelina Sondakh
dan Wa Ode Nurhayati yang justru mencederai peran perempuan dalam kancah
politik. Perjuangan perempuan yang bertahun – tahun berjuang untuk mendapatkan
kesetaraan dalam hak berpolitik pun dicederai oleh oknum – oknum ini. Perempuan
pun tidak dapat didefinisikan secara harafiah, menurut teori feminsime
perempuan dapat didefinisikan menjadi perempuan, yaitu perempuan dan ‘perempuan’.
Perempuan adalah perempuan yang memang membela hak – hak perempuan. Sementara ‘perempuan’
adalah perempuan yang memang perempuan namun tidak
membela hak – hak perempuan. Apa yang akan terjadi apabila 30% perempuan yang
ada di parlemen diisi oleh para ‘perempuan’ ini? Tentu saja tidak akan ada
perbaikan mendasar bagi nasib perempuan di Indonesia.
Melihat
alasan – alasan yang telah saya kemukakan sebelumnya, seharusnya yang menjadi fokus
dari pemerintah maupun partai politik adalah memperbaiki kualitas kader – kader
perempuan, bukan membuat peraturan yang justru membuat perempuan dapat meraih
kekuasaan dengan cara yang lebih mudah daripada calon – calon lainnya. Peningkatan
kualitas menjadi harga mati agar perempuan dapat bersaing secara adil dengan
calon – calon laki – laki dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan dengan
calon – calon laki – laki, sehing tanpa perlu diberlakukan sex quota system perempuan dapat merebut 50% kursi parlemen agar
perempuan dapat terwakili setara dengan laki – laki di parlemen. Apabila di
parlemen hal ini telah terimplementasi dengan baik, maka hal ini juga dapat
diterapkan pada DPRD maupun DPD yang memiliki tingkat ketwerwakilan perempuan
jauh lebih rendah dibandingkan dengan DPR agar pengaruh perempuan benar – benar
mengakar di masyarakat, dan memudarkan sedikit demi sedikit budaya patriarki
yang bersifat diskriminatif. Apa yang diperjuangkan di sini bukanlah untuk
membenarkan dominasi perempuan atas laki – laki, namun kesetaraan hak antara
laki – laki dan perempuan untuk mencapai keadilan sosial yang kita impikan
bersama.
Daftar Pustaka :
1.
http://www.wydii.org/Downloads/20111005170522.Buku_07_Meningkatkan%20Keterwakilan%20Perempuan.pdf
diakses 16 November 2013
2.
http://www.kpu.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=237&Itemid=100
diakses 16 November 2013
3.
http://sp2010.bps.go.id/ diakses 16 November 2013
0 comments:
Post a Comment