Kemanusiaan yang adil dan
beradab adalah bunyi sila kedua dalam Pancasila yang tidak lagi asing di
telinga kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengejawantahan jiwa
yang ada di dalam diri manusia yang terlukiskan dalam relasi antara manusia
yang satu dengan yang lain. Rasa kemanusiaan yang menyebabkan kita berbeda dari
binatang. Rasa kemanusiaan inilah yang membuat kita menghindari sikap melukai
atau merendahkan manusia lain. Rasa kemanusiaan adalah alam manusia baik disadari
atau pun tidak disadari, sehingga pada dasarnya diskriminasi dalam bentuk apa
pun melukai rasa kemanusiaan yang sebenarnya ada di dalam masing-masing pribadi
manusia, dan lebih jauh lagi hal tersebut melukai prinsip yang telah hidup di
dalam bangsa ini selama berabad-abad. Diskriminasi dapat memiliki berbagai
macam bentuk, dapat berupa diskriminasi ras, agama, suku, atau gender (yang
akan menjadi fokus pada tulisan saya kali ini). Mungkin kita sering kali
menghubung-hubungkan sila kedua dengan diskriminasi ras, suku, atau agama,
namun bagaimana dengan gender? Apakah diskriminasi gender relevan dengan sila
kedua dalam Pancasila? Menurut pandangan Sukarno saat memberikan kuliah umum
mengenai Pancasila di Istana Negara pada 22 Juli 1958, isu laki-laki dan
perempuan digali dari sila kedua Pancasila, sehingga dapat disimpulkan bahwa original intent dari pengagas Pancasila
memang memasukan isu gender di dalam sila kedua Pancasila. Apabila kita
mengingat kembali lambang pada sila kedua Pancasila, kita akan melihat betapa
relevannya gender dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua dalam Pancasila
digambarkan sebagai mata rantai kotak yang menggambarkan laki-laki dan mata
rantai bulat yang menggambarkan perempuan, menyatu menjadi satu kesatuan
rantai. Rantai tersebut menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan seyogiyanya
memiliki posisi yang sejajar, dan seharusnya bekerja sama untuk mencapai
kesejahteraan sosial. Pancasila memang memayungi isu gender dengan sedemikian
rupa, namun di lain sisi isu gender merupakan isu yang basi di negara ini.
Apabila kita menilik sejarah, memang Indonesia memiliki sistem sosial yang
bersifat patriarki, atau dapat dikatakan sebagai dominasi laki-laki. Dalam hal
ini perempuan dianggap sebagai warga kelas dua. Sebenarnya sistem sosial
patriarki ini tidak hanya eksis di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di
dunia, yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lain adalah negara-negara
lain telah berhasil mengatasi isu ini, sementara Indonesia masih terjebak dalam
ke-partriarki-annya. Sistem patriarki ini terinternalisasi di dalam masyarakat,
sehingga berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, salah satunya
adalah hukum. Hukum identik dengan kekuatan dan kekuasaan, kekuatan dan
kekuasaan identik dengan laki-laki, sementara perempuan sering disteriotipkan
sebagai sosok yang lemah lembut, penurut, dan pasif. Berdasarkan steriotip
tersebut maka tidak heran apabila hukum pada umumnya cenderung patriarki, yang
menyebabkan perempuan mengalami pendiskriminasian dalam bidang hukum.
Walaupun Indonesia ‘mendukung’ kesetaraan gender, namun
kita tidak dapat menutup mata bahwa hukum Indonesia masih sangat patriarki,
salah satunya adalah dalam hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang saat ini
berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Perkawinan ini dibuat dengan dua semangat, yaitu melakukan
unifikasi hukum perkawinan karena terjadi dualisme hukum perkawinan selama ini,
dan untuk mengejawantahkan ide emansipasi, dikarenakan pada hukum perkawinan
yang berlaku sebelum Undang-Undang Perkawinan, terutama adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), cenderung merendahkan derajat perempuan. Misal,
pada Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa perempuan bersuami tidak cakap
hukum, dan diatur juga dalam Pasal 108 dan 110 KUHPerdata bahwa karena ketidak
cakapannya tersebut, istri harus didampingi suami dalam melakukan perbuatan
hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan
merupakan remedy bagi isu emansipasi
perempuan. Terlihat dari rumusan Pasal 31 ayat (1) bahwa, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Ditegaskan
kembali pada Pasal 31 ayat (2) bahwa, “Masing-masing
pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” Secara kasat mata kita dapat
menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan ini telah menjawab isu emansipasi
perempuan, dengan mengatakan secara jelas bahwa perempuan setara dengan
laki-laki. Namun apabila kita lihat lebih lanjut terjadi perbedaan konsep
antara Pasal 31 ayat (1) dan (2) dengan Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri
adalah ibu rumah tangga.” Pengaturan dalam Pasal 31 ayat (3) pun kembali
ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) bahwa suami wajib memberi nafkah
pada istri dan istri wajib mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri
tidak menjalankan kewajibannya tersebut, pihak yang melalaikan kewajibannya
tersebut dapat dituntut berdasarkan pengaturan Pasal 34 ayat (3).
Bagi masyarakat
Indonesia pada umumnya, pengaturan dalam Pasal 31 ayat (3) serta Pasal 34 ayat
(1) dan (2) adalah hal yang biasa mengingat kita hidup di dalam budaya patriarki.
Role laki-laki sebagai kepala
keluarga dianggap sebagai suatu role
yang memang telah mengikat pada diri laki-laki, begitu juga dengan role perempuan sebagai ibu rumah tangga.
Laki-laki yang dianggap sebagai sosok yang kuat, agresif, rasional, dan dominan
pun dianggap sangat cocok dengan kewajibannya sebagai nahkoda sebuah keluarga,
sementara perempuan yang dianggap emosional, tidak rasional, dan pasif pun
dianggap sangat cocok dengan urusan domestik atau rumah tangga. Hal ini
ditambah dengan faktor biologis, di mana perempuan dibuahi oleh laki-laki,
hamil, lalu melahirkan anak. Menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya yang
berjudul The Second Sex, perempuan
dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki dianggap sebagai the second sex, sehingga timbul stigma
bahwa penis adalah yang primer. Faktor biologis dan faktor psikologis ini
sering kali dijadikan alat legitimasi dengan nama kodrat, bahwa memang benar perempuan
memiliki kewajiban untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak di rumah. Kodrat
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan (Tuhan), hukum (alam),
atau sifat asli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kodrat tersebut merupakan
sesuatu yang melekat di dalam diri manusia sejak lahirnya hingga akhir
hayatnya. Menurut pandangan saya kodrat tidak eksis seperti yang dibayangkan
oleh semua orang, termasuk di dalamnya adalah kodrat perempuan sebagai ibu
rumah tangga. Kodrat merupakan produk dari budaya patriarki yang memang sengaja
digunakan untuk melanggengkan kedudukan sosial yang timpang antara laki-laki
dan perempuan. Terlihat dari kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga,
merupakan bentuk pelemahan peran perempuan di dalam kehidupan sosial
masyarakat.
Berdasarkan pembukaan Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang
telah diratifikasi oleh Indonesia, dijelaskan bahwa:
“Bearing in mind
the great contribution of women to the welfare of the family and to the
development of society, so far not fully recognized, the social significance of
maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of
children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis
for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of
responsibility between men and women and society as a whole. Aware that a
change in the traditional role of men as well as the role of women in society
and in the family is needed to achieve full equality between men and women,
.....”
Ditegaskan
kembali dalam bab I pasal I bahwa:
“For
the purposes of the present Convention, the term "discrimination against
women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the
basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the
recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality
of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political,
economic, social, cultural, civil or any other field.”
Berdasarkan dasar hukum
internasional tersebut menjadi jelas bahwa tanggung jawab akan kelangsungan
rumah tangga bukanlah menjadi tanggung jawab seorang perempuan semata, namun
juga menjadikan tanggung jawab dari laki-laki, sehingga ketika UU No. 1 Tahun
1974 menyebutkan bahwa menjadi ibu rumah tangga yang notbene pekerjaannya
adalah mengurus hal-hal yang berurusan dengan rumah merupakan tanggung jawab
seorang perempuan, sementara mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang
laki-laki pun menjadi salah sepenuhnya, karena secara tidak langsung UU No.1 Tahun 1974, menutup peran perempuan yang lebih luas dan nyata di dalam
masyarakat dengan memberikannya peran yang amat sangat terbatas di rumah.
Pembatasan tersebut merupakan penyelewengan terhadap
status maternal perempuan. apakah status maternal dapat disamakan dengan status
sebagai seorang ibu rumah tangga? Tentu saja kedua hal tersebut merupakan dua
hal yang benar-benar berbeda. Maternal berasal dari bahasa latin yaitu maternalis, dengan akar kata mater yaitu ibu. Maternal sendiri
memiliki arti kapabilitas seseorang untuk menjadi seorang ibu. Maternal sering
kali dihubungkan dengan ikatan antara ibu dan anak. Ikatan antara ibu dan anak
itu terbentuk sejak anak tersebut berada dikandungan ibunya. Hubungan tersebut
merupakan hubungan intim di antara anak dan ibu. Namun hubungan tersebut
ternodai dengan adanya eksploitasi dari status marital tersebut oleh kaum
patriarki. Hubungan intim yang seharusnya terjadi di antara ibu dan anak, dijadikan
sebagai pembatas bagi peran perempuan secara lebih luas di dalam masyarakat,
dengan menegaskan di dalam Undang-Undang bahwa perempuan bertugas sebagai ibu
rumah tangga. Menurut pandangan saya hubungan intim tersebut masih dapat
terjaga tanpa membatasi peran perempuan di dalam masyarakat, karena hubungan
tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat materil yang dapat lekang oleh waktu.
Ikatan antara ibu dan anak adalah hubungan yang bersifat abadi. Berdasarkan
penelitian yang ditulis oleh tim psikolog dari Stanford University anak akan berkembang dengan sangat baik apabila,
baik ayah maupun ibu mengambil peran yang sama dan sederajat dalam mengurus
anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembatasan peran perempuan di rumah
dalam konteks untuk mengurus rumah tangga, terutama anak bukanlah jawaban yang
tepat, dikarenakan ikatan antara anak dan ibu tidak akan pernah putus, dan peran
tersebut idealnya harus dilakukan baik oleh laki-laki sebagai ayah, maupun
perempuan sebagai ibu.
Mungkin di dalam pemikiran kita, apalah arti sebuah pasal
dalam Undang-Undang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang adalah
gambaran dari pola pikir masyarakat itu sendiri. Apakah menjadi benar ketika
peran perempuan dikesampingkan dalam Undang-Undang dan masyarakat kita
menganggapya sebagai sesuatu yang biasa saja? Tentu saja tidak. Kita hidup di
dalam dunia modern, di mana peran laki-laki dan perempuan sederajat, sehingga
pemikiran bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan harus dibuang
jauh-jauh. Oleh karena itu, sangat diperlukan revisi terhadap Pasal 31 ayat (3)
serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar lebih
memperhatikan prespektif kesetaraan gender. Dengan direvisinya Undang-Undang
ini diharapkan perempuan Indonesia dapat sepenuhnya menyadari bahwa mereka
dapat menjadi apa saja, dan kesempatan terbuka luas bagi mereka, tidak hanya
terbatas menjadi ibu rumah tangga yang baik saja.
Daftar Pustaka:
1.
Philosophy and the Maternal Body: Reading Silence by Michelle Boulous Walker.
2.
The Second Sex by Simone de
Beauvoir.
3.
www.kbbi.web.id
0 comments:
Post a Comment