Tanah adalah kehidupan. Berdasarkan Kitab Kejadian
atau pun Al-Quran manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah.
Tidak heran ketika manusia pertama diberi nama Adam yang dalam bahasa Ibrani
adalah tanah. Tumbuhan yang memenuhi kebutuhan manusia akan pangan juga tumbuh
di atas tanah. Air maupun tambang juga tersimpan di dalam tanah pun tidak kalah
pentingnya dalam menopang kehidupan. Bangsa Israel pun berjalan dari Mesir
hingga Yerusalem serta berperang hanya untuk mencapai Tanah Terjanji. Melihat
fakta bahwa tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia, tidak heran dari
zaman dahulu kala hingga detik ini, tanah selau menjadi sesuatu yang
diperebutkan oleh khalayak luas, tidak peduli apakah ia adalah orang kaya atau
miskin. Oleh karena itu pemerintah pun membuat suatu regulasi dalam bentuk
hukum pertanahan untuk mengatur agar tidak lagi terjadi insiden saling berebut
tanah di antara masyarakat.
Setiap negara memiliki dasar filsofisnya sendiri atas
hukum pertanahan dan tanah itu sendiri. Misal negara-negara yang sangat
mengedepankan liberalisme tentu beranggapan bahwa tanah adalah private property, sehingga mereka
sebagai pemilik dari tanah tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi tanah
tersebut seluas-luasnya. Sementara negara-negara komunis tentu beranggapan
bahwa tanah adalah state property, sehingga
yang memiliki ruang untuk memanfaatkan tanah tersebut hanyalah negara. Bagaimana
dengan Indonesia? Indonesia memiliki prespektif yang sedikit berbeda dengan
negara-negara lain. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan
bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi jelas bahwa hubungan
hukum yang terjadi adalah negara merupakan penguasa fisik (possession, occupation) dari tanah yang berada di wilayah
Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), hak menguasai negara atas tanah tersebut terdiri atas:
a.
Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b.
Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c.
Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
Melalui rumusan UUD 1945 dan UUPA kita dapat melihat lebih jelas bahwa
posisi negara bukanlah sebagai pemilik dari bumi, air, dan ruang angkasa, namun
hanya sebagai penguasa yang bertugas untuk mengatur, menentukan, dan
menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan. Pemilik (ownership) sejati dari bumi, air, dan
ruang angkasa itu adalah bangsa Indonesia.
Kewenangan negara untuk mengatur tersebut dituangkan
di dalam kebijakan reforma agraria yang saat ini sedang digadang-gadangkan
kembali oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Sebenarnya reforma agraria ini telah
terjadi jauh sebelum Presiden Jokowi naik ke tampuk kekuasaan, lebih tepatnya
sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya pemerintahan Indonesia,
pemerintah berusaha untuk melahirkan undang-undang agraria untuk menggantikan
undang-undang agraria lama yang merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda.
Peristiwa Tanjung Morawa pun mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU Darurat
No. 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat, di mana pendudukan lahan tidak lagi dianggap
sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah lalu mengeluarkan juga mengeluarkan UU
No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah yang oleh penguasa kolonial
disewakan atau dijual kepada orang-orang kaya dengan disertai hak-hak pertuanan (landheerlijke rechten),
yakni berkuasa atas tanah beserta orang-orang di dalamnya. Pada akhirnya
15 tahun sejak merdeka muncul undang-undang agraria nasional (UUPA) yang menjadi
landasan reforma agraria di Indonesia. Namun pelaksanaan reforma agraria pada
zaman Orde Lama berjalan di tempat karena administrasi tanah yang buruk,
korupsi para pejabat pertanahan, dan pertentangan dengan tuan-tuan pemilik
tanah, serta peristiwa pada tahun 1965 menyebabkan reforma agraria berhenti
total. Pada zaman Orde Baru, UUPA yang merupakan landasan dari reforma agraria
dianggap sebagai produk komunis, sehingga pada zaman Orde Baru UUPA
ditinggalkan dan digantikan dengan UU Pertambangan, UU Penanaman Modal Asing,
dan UU Pokok Kehutanan yang justru bertentangan dengan UUPA. Pengaturan agraria
yang sedemikian rupa ini membawa Indonesia kembali pada zaman kolonialisme
Belanda, di mana penguasa dapat dengan semena-mena mengambil tanah rakyat tanpa
mekanisme ganti rugi untuk “kepentingan umum”.
Era Reformasi pun kembali menghidupkan roh dari
reforma agraria yang terkubur selama tiga dekade. Reforma agraria merupakan
mandat dari MPR yang tertuang di dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor
IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk
Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden,
DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa
"Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan
berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian
dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia".
Rumusan Pasal 2 TAP MPR RI Nomor
IX/MPR/2001 memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tujuan dari diadakannya
reforma agraria adalah untuk menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan
dan lebih makmur. Presiden Jokowi pun menjadikan reforma agraria sebagai salah
satu agenda yang menjadi fokus dari pemerintahannya untuk 5 tahun ke depan. Jokowi
memiliki rencana untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah kepada petani
marjinal. Kepemilikan tanah yang sebelumnya hanya sebesar 0,8 hektar per petani akan
ditingkatkan menjadi 2 hektar per petani. Namun kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan, sudah tepatkah kebijakan
redistribusi tanah ini kepada petani untuk menimbulkan tatanan masyarakat yang
lebih berkeadilan dan membuat reforma agraria tercapai?
Mengamati perkembangan isu reforma
agraria di Indonesia dari sejak awal kemerdekaan hingga detik ini pada dasarnya
tidak jauh bergerak dari isu redistribusi tanah kepada rakyat agar rakyat
menjadi lebih sejahtera. Tanah yang diberikan pada rakyat tersebut akan
dimanfaatkan untuk kepentingan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan
lebih mengedepankan pandangan ini secara sadar maupun tidak sadar sebenarnya
manusia telah menempatkan dirinya sebagai penguasa dan pemilik dari tanah
tersebut seperti yang dituliskan di dalam UDD 1945 (pandangan ini seakan
semakin dilegitimasi dengan adanya ayat di dalam Kitab Kejadian bahwa Tuhan
memerintahkan manusia untuk menguasai bumi dan seluruh isinya). Pada dasarnya
dengan adanya relasi penguasa dan yang dikuasai tentu saja terdapat ketimpangan
hubungan di antara keduanya. Manusia memandang bahwa dirinya adalah penguasa
atas tanah tersebut, sehingga dapat melakukan segala hal atas tanah sebagai
barang yang dikuasainya, sehingga menyebabkan menyebabkan terjadinya kerusakan
lingkungan. Berbagai penelitian seperti yang dihasilkan oleh Millenium Ecosystem Assesment dan Inter Governmental Panel on Climate Change
(IPCC) pun menguatkan argumen bahwa tindakan manusia adalah penyebab utama
terjadinya kerusakan lingkungan. Cara pandang demikian seringkali disebut
sebagai cara pandang anthroposentris, di mana manusia melihat dirinya sebagai
pusat. Melalui cara pandang pemerintah akan reforma agraria yang begitu sempit,
di mana reforma agraria hanya dipandang sebagai redistribusi tanah kepada
rakyat dalam hal ini adalah petani, tidak heran bahwa seringkali baik petani
maupun pemerintah melupakan aspek relasi yang setara di antara tanah itu dengan
manusia.
Mengapa menjadi penting untuk
memperhatikan relasi yang berkeadilan di antara tanah dengan manusia dalam
kebijakan reforma agraria agar kebijakan reforma agraria mampu menciptakan
tatanan masyarakat yang berkeadilan dan membuat tujuan dari reforma agraria
tercapai? Untuk menjawab pertanyaan ini akan lebih baik apabila kita mendalami
terlebih dahulu apa makna dari keadilan itu sendiri. Keadilan adalah
penghargaan, pengakuan, dan perlakuan yang baik terhadap hidup yang baik. Hidup
yang baik tersebut tidak terbatas hanya pada hidup manusia saja, namun juga
meliputi hidup dari makhluk yang lain, seperti hewan, tumbuhan, bahkan tanah
itu sendiri. Saat ini di Indonesia, keadilan yang menjadi cita-cita bangsa
adalah keadilan sosial, sehingga hal tersebut sangat tergambarkan dalam setiap
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan
reforma agraria. Namun apabila kita telaah lebih jauh pada dasarnya keadilan
sosial ini tidak sepenuhnya adil, karena keadilan sosial ini hanya melihat
keadilan dari satu sisi yaitu dari sisi keadilan di dalam masyarakat. Untuk
mencapai keadilan di dalam masyarakat tentu dibutuhkan sebuah saran dan
prasarana yang mendukung untuk mencapai hidup yang baik, inilah yang disebut
sebagai pandangan anthroposentris, di mana manusia melupakan keberadaan hidup
dari makhluk lain yang juga perlu dijunjung dalam rangka mencapai keadilan yang
lebih holistic. Oleh karena itu definisi
keadilan eko-sosial lebih cocok untuk digunakan dibandingkan keadilan sosial
sebenarnya di dalam konteks reforma agraria.
Keadilan eko-sosial berhubungan erat
dengan keberadaan ekosistem. Dilihat dari etimologi katanya, ekosistem berasal
dari bahasa latin oikos yang berarti rumah
dan seisinya. Apabila diperhatikan dengan seksama, kata ekonomi pada dasarnya
memiliki akar kata yang sama dengan ekosistem. Memang arti sesungguhnya dari
ekonomi adalah aturan (nomos) yang
mengatur mengenai tukar menukar kehidupan. Ekonomi yang menjadi presepsi
khalayak luas saat ini, di mana manusia adalah sosok yang mencari maximize utility sebagai konsumen dan
mencari profit sebagai produsen adalah penafsiran sempit dari homoeconomicus. Berdasarkan penjabaran
tersebut pada dasarnya tidak dapat menjadi alasan ketika kepentingan ekonomi
harus mengorbankan kelangsungan ekosistem karena pada dasarnya ekonomi berjalan
beriringan dengan kelangsungan ekosistem itu sendiri. Ketika ekosistem mulai
dikorbankan untuk kepentingan “ekonomi”, maka sebenarnya yang sedang berjalan
adala egonomy bukan ekonomi, di mana
manusia mementingkan ego-nya untuk memburu kenikmatan tanpa memperhatikan
sekelilingnya. Oleh karena itu di dalam
keadilan eko-sosial sangat penting untuk memperhatikan hidup manusia dalam
relasinya dengan alam dan masyarakat sebagai satu kesatuan dan memperhatikan
makna keadilan bagi alam.
Pada dasarnya di Bumi ini terdapat
relasi di antara individu, alam dan masyarakat. Di antara indvidu terdapat
keadilan komutatif. Terdapat relasi di antara individu dan masyarakat yang
biasa disebut sebagai keadilan sosial. Terdapat relasi di antara masyarakat dan
alam, inilah yang disebut sebagai keadilan eko-sosial. Keadilan eko-sosial itu
sendiri didefinisikan sebagai jaminan hidup yang baik bagi masyarakat manusia
dalam kesaling tergantugan dengan lingkungan hidupnya dan menciptakan sustainable live hood bagi keduanya, di
mana terdapat harmoni di antara keduanya. Sustainable
live hood dapat diwujudkan dengan membangun sistem ekonomi yang
berkelanjutan.
Berkaca dari prinsip keadilan
eko-sosial tersebut, maka kembali kita akan mengupas reforma agraria ini bukan
lagi dengan pisau keadilan sosial, namun keadilan eko-sosial. Pada dasarnya
reforma agraria yang selama ini digadang-gadangkan oleh pemerintah hanya
menyentuh pada tataran konsep keadilan sosial belaka, di mana pemerintah
mengharapkan rakyatnya lebih sejahtera dengan adanya redistribusi tanah kepada
petani marjinal. Namun pemerintah tidak memikirkan suatu poin penting, apakah
dengan adanya redistribusi tanah tersebut akan tercipta suatu tatanan
masyarakat yang lebih berkeadilan? Berdasarkan kacamata keadilan eko-sosial
maka hal ini tentu saja tidak akan terwujud, karena baik petani maupun
pemerintah hanya melihat tanah sebagai saran atau prasarana untuk mencapai
keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dapat tercapai ketika tidak ada yang
dikorbankan dalam mencapai keadilan tersebut, sehingga apabila memang
pemerintah ingin mencapai suatu tatanan yang lebih berkeadilan, maka pemerintah
juga perlu untuk memperhatikan relasi di antara alam dengan manusia. Tanpa
adanya rasa hormat di antara manusia dengan alam, maka redistribusi tanah
tersebut kepada rakyat marjinal, tak ubahnya menyerahkan tanah tersebut kepada
perusahaan tambang, karena tidak ada kesadaran bahwa terdapat relasi di antara
alam dan manusia, sehingga para petani marjinal tersebut akan berpandangan
tanah yang dikuasainya sebagai prasarana yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran dirinya yang pada
akhirnya juga akan berujung pada kerusakan lingkungan. Berdasarkan konsep
keadilan eko-sosial sangat ditekankan pada adanya sustainable live hood, bagaimana generasi yang akan datang masih
akan menikmati alam yang sama seperti yang nikmati saat ini. Tanpa
memperhatikan adanya sustainable live
hood ini, tak ubahnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah usaha
redistribusi tanah yang akan sia-sia 10 atau 20 tahun yang akan datang, karena
generasi penerus tidak akan mampu memakai tanah tersebut lagi, karena telah
mengalami kerusakan yang sedemikian rupanya. Persoalan keadilan bukanlah
persoalan satu periode Jokowi berada di tampuk kekuasaan, namun persoalan
keadilan adalah persoalan bangsa yang terus akan ada selama bangsa ini masih
eksis. Oleh karena itu reforma agraria tidak hanya dapat dipandang sebagai
kebijakan yang lebih bersifat praktis, seperti perubahan kebijakan atau
reformasi kelembagaan, namun justru reforma agraria ini seharusnya menjadi
momentum bagi pemerintah untuk menjalankan revolusi mental dengan mengubah
mental bangsa Indonesia yang lebih peduli akan alamnya dan menjalin hubungan
yang seimbang di antara keduanya mengingat bahwa bangsa Indonesia dan alamnya
memiliki hubungan saling ketergantungan yang sifatnya abadi dan tak terceraikan
(Pasal 1 ayat (3) UUPA), sehingga reforma agraria ini pada akhirnya akan
mencapai tujuannya untuk menciptakan tatanan yang berkeadilan setelah menunggu
selama 70 tahun.
DAFTAR
PUSTAKA
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
UU
No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
TAP MPR RI Nomor
IX/MPR/2001.
Binawan, Andang.
2015. Peduli Ibu Bumi.
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/08/rencana-jokowi-jk-distribusikan-9-juta-hektar-tanah-ke-petani-bisa-diwujudkan
(diakses 14 Juni 2015, pukul 13.40).
http://setkab.go.id/prioritas-untuk-petani-marjinal-pemerintah-segera-bagikan-lahan-seluas-9-juta-hektar/
(diakses 14 Juni 2015, pukul 18.32).
0 comments:
Post a Comment